Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski aturan UU Cipta Kerja saat ini sedang bermasalah akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi, program kartu prakerja bisa memberikan manfaat bagi pemegangnya. Hal tersebut terungkap dari hasil studi “Impact Evaluation of Kartu Prakerja”.
Studi ini disusun oleh oleh Vivi Alatas (Asakreativita), Rema Hanna (Harvard Kennedy School), Achmad Maulana (Prospera), Benjamin Olken (MIT), Elan Satriawan (TNP2K), dan Sudarno Sumarto (TNP2K). Asal tahu saja studi ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Australia, USAID, serta the Bill & Melinda Gates Foundation. Termasuk kerjasama antara J-PAL SEA/LPEM FEB UI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).
Ekonom TNP2K Elan Satriawan menjelaskan, studi tersebut dilakukan melalui penyebaran Survei Endline J-PAL secara daring dengan responden mencapai 47.000 responden pendaftar Kartu Prakerja (penerima maupun non penerima) dari Agustus-Oktober 2021.
“Berdasarkan data Survei Endline, secara rata-rata, pendaftar yang memenuhi syarat dan menerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 4,7 poin persentase (pp) lebih tinggi untuk memiliki pekerjaan atau memiliki usaha daripada pendaftar yang memenuhi syarat dan tidak menerima program. Hasil ini menunjukkan peningkatan 8% dalam kebekerjaan,” kata Elan dalam keterangannya.
Studi ini juga menunjukkan kalau pendaftar yang menerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 2,8 pp atau setara peningkatan 12% untuk berusaha sendiri, meningkatkan probabilitas 0,9 pp memiliki usaha atau peningkatan sebesar 30%, serta memiliki probabilitas 5,1 pp (18%) lebih tinggi untuk memulai pekerjaan baru sejak pengumuman gelombang pertama.
“Secara rata-rata, program Kartu Prakerja meningkatkan pendapatan dari semua pekerjaan sekitar Rp122.500 per bulan. Hasil ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10 persen pada penerima Kartu Prakerja,” kata Rema yang juga Profesor Jeffrey Cheah of South-East Asia Studies, Harvard Kennedy School.
Dari sisi pelatihan dan kompetensi: Penerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 11,7 pp (172%) lebih tinggi untuk menggunakan sertifikat pelatihan saat mencari pekerjaan. Mereka memiliki probabilitas 119,4% lebih tinggi untuk mengikuti pelatihan apa pun dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pelatihan Kartu Prakerja dan non-Kartu Prakerja. Penerima Kartu Prakerja juga memiliki probabilitas 4,0 pp (10%) lebih tinggi untuk menggunakan internet untuk pekerjaan mereka.
Benjamin Olken, profesor ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) sekaligus Direktur J-PAL, yang juga menjadi penulis kajian penelitian ini, memaparkan bahwa dari aspek ketahanan pangan dan keuangan, penerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 2,9 pp lebih tinggi untuk melaporkan bahwa mereka aman (secure) dari segi pangan, yang menunjukkan peningkatan ketahanan pangan sebesar 6%.
Menurutnya, sebanyak 54% penerima program melaporkan tidak pernah makan lebih sedikit dari biasanya dalam 3 bulan terakhir karena kesulitan keuangan, dibandingkan dengan 51% non-penerima. “Para penerima Kartu Prakerja juga memiliki probabilitas 2,6 pp (8%) lebih rendah untuk mengambil pinjaman dalam 3 bulan terakhir untuk mengatasi kesulitan keuangan dan memiliki probabilitas 1,6 pp (21%) lebih tinggi untuk membeli aset dalam beberapa bulan terakhir,” ungkapnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, Program Kartu Prakerja masih akan dilanjutkan pada tahun 2022. “Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022,” tegasnya.
Febrio menekankan, Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis Pemerintah dan penanganan Covid-19 karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, tetapi menawarkan skill development sebagai pondasi meraih kesempatan kerja yang lebih luas.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengaku lega atas hasil positif dari Studi JPAL ini. “Penelitian dapat dijadikan bukti bagi skeptisme terhadap Kartu Prakerja. Apalagi, ini merupakan studi yang dilakukan secara independen, bukan atas biaya dari Manajemen Prakerja,” tegasnya.
Denni menyatakan, pihaknya melakukan berbagai inovasi sehingga mendapatkan outcome yang sangat baik seperti hasil Studi J-PAL ini.
“Kami menciptakan sistem yang mudah diakses. Layanan 100% digital yang didukung oleh cloud computing. Tapi teknologi hanya alat, butuh orang yang tepat untuk mengoperasikan, serta kebijakan yang tepat. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan seluruh tim Kemenko Perekonomian,” kata Denni.
Tenaga Ahli Utama Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengingatkan bahwa dari Kartu Prakerja hadir pada sisi ‘supply’ ketenagakerjaan, yakni menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompeten. Sedangkan untuk urusan penyerapan tenaga kerja, kaitannya pada penyediaan lapangan kerja, sebagaimana menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Namun harus diingat, jangan semua dibebankan pada Kartu Prakerja. Program ini bukan menggantikan sisi pendidikan formal. Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja adalah pelengkap pendidikan formal serta pelatihan-pelatihan lain yang sudah ada,” kata Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
