Reporter: Irma Yani | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah akan menggunakan hasil penghematan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium untuk mengenjot pembangunan 2011 terutama sektor infrastruktur. Setidaknya anggaran pemerintah yang bisa dihemat dari kebijakan ini mencapai Rp 28 triliun.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Lukita Dinarsyah Tuwo berharap hasil penghematan itu tidak masuk ke kantung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), namun lebih bermanfaat untuk mendorong ekonomi riil terutama pembangunan infrastruktur.
"Kita manfaatkan satu paket dengan hasil penghematan belanja pada 2011 yang lain. Sehingga mampu mempercepat pembangunan," kata Lukita di Jakarta, Senin (6/12).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan opsi penerapan pada seluruh kendaraan pelat hitam akan menghemat premium sebesar 14 juta kilo liter dari 38,5 juta kilo liter di Indonesia.
"Jika diperkirakan selisih antara Premium dengan Pertamax sebesar Rp 2.000 maka terdapat penghematan anggaran sekitar Rp 28 triliun dari anggaran subsidi BBM, LPG, BBN dalam APBN 2011 yang totalnya mencapai Rp 95,9 triliun," katanya.
Namun menurut Lukita, kebijakan yang rencananya akan diterapkan mulai 1 januari 2011 ini tidak akan merubah pos dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 yang telah ditetapkan. "Dalam perhitungan kemarin sudah dipertimbangkan," katanya.
Walaupun ada kekhawatiran akan terjadi lonjakan inflasi akibat kebijakan tersebut, namun Lukita tidak begitu khawatir. Apalagi pembatasan BBM subsidi akan berlangsung secara bertahap. Setelah diterapkan di Jabodetabel mulai awal 2011, pembatasan subsidi BBM akan berlanjut di seluruh Jawa dan Bali pada Juli 2011, Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2012, dan Sulawesi pada tahun 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
