kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Harry Azhar: Cabut izin perusahaan spekulan rupiah


Sabtu, 24 Agustus 2013 / 16:10 WIB
Harry Azhar: Cabut izin perusahaan spekulan rupiah
ILUSTRASI. Promo Kopi Susu Keluarga Familymart


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah konkrit untuk meredam gejolak rupiah. Pemerintah harus memanggil spekulan yang bermain dibalik krisis terpuruknya rupiah atas dollar AS.

“Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkrit. Siapa yang bermain dibalik terpuruknya rupiah. Ini kan ada pemainnya. Dipanggil saja,” ujar Harry di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Harry khawatir, empat paket kebijakan yang diumumkan pemerintah belum mampu meredam gejolak pasar keuangan.

Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, negara harus tegas terhadap ulah spekulan, sebab mereka jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang.

Bukan mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak anjloknya rupiah.

Harry menambahkan, tidak benar bila gejolak ini semata-mata disebabkan oleh faktor ekstenal membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Lebih dari itu, momentum ini digunakan oleh para spekulan rupiah.

”Negara harus tegas, mereka (spekulan) ini bila dibatasi aktivitasnya hanya dengan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing, mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar ilegal atau pasar gelap rupiah (rupiah black market). Mereka ini licin dan mudah mencari terobosan-terobosan baru,” jelasnya.

Bila perlu, kata Harry, pemerintah mencabut izin perusahaan mereka. Sebab mereka ini yang bermodal besar dan punya perusahaan besar. (Didik Purwanto/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×