Reporter: Fauzan Zahid Abiduloh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Siang ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keempat Pengujian UU No. 19 /2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Agenda siang ini, mendengarkan keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh AM Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri.
Sidang ini merupakan rangkaian dari permohonan pengujian Pasal 2 ayat 1, poin (a) dan (b) dalam UU No. 19/2003, dan Pasal 4 ayat 4 UU yang sama.
Pemohon melihat bahwa UU tersebut tidak sesuai dengan semangat pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945.
Adapun Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b) berisi maksud pendirian BUMN sebagai penyumbang bagi perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara, serta tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan.
Pemohon mengatakan Pasal tersebut tidak menghendaki ekonomi nasional yang didasarkan atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi penting dan mengikat hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sehingga BUMN tidak hanya mengejar keuntungan.
Pemohon juga menjelaskan bahwa Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2016, tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sebab, Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemberian modal dari negara kepada BUMN atau Persero dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN. Padahal APBN membutuhkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, frasa “ditetapkan dengan peraturan pemerintah” dalam Pasal 4 ayat 4 UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai “dengan persetujuan DPR”.
Sidang yang sama sebenarnya telah digelar Selasa, (3/4). Namun, Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa DPR tidak dapat hadir. Ninik Hariwati selaku kuasa pemerintah juga memohon penundaan sidang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
