Reporter: Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah merampungkan hasil investigasi penyebab kacau balaunya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) beberapa saat lalu. Rencananya, pada hari ini, Rabu (1/5), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melaporkan hasil investigasi tersebut.
"Saya harus melapor ke pak presiden, mana yang memberikan penugasan. Dan investigasi itu kan perintah pak presiden, oleh karena itu, saya punya kewajiban dulu melaporkanke beliau," ujar Nuh.
Nuh mengatakan pasti memberikan sanksi kepada mereka yang dianggap bertangunggjawab atas karut marutnya pelaksanaan UN ini. Namun ia enggan membeberkan siapa kira-kira yang berpotensi mendapatkan sanksi. Tapi sejauh ini, PT Ghalia Indonesia disebut-sebut punya andil besar dalam membuat pelaksanaan UN tidak lancar. Tapi selain itu, masih ada pihak-pihak lain, bahkan diduga ada upaya korupsi dengan menggelembungkan dana sebesar Rp 100 miliar dari dana awal, setelah dibahas di DPR. Tapi karena tidak jelas peruntukan dana itu, Kementerian Keuangan sempat memblokir dana UN tambahan tersebut.
Meskipun demikian, Nuh memberikan sedikit bocoran bahwa kemungkinan yang akan kena sanksi ada di tiga wilayah. Mereka adalah yang bertanggungjawab pada wilayah pengadaan, pelaksanaan, dan percetakan soal UN. Saat ini, sebagian besar hasil investigasi dan sanksi yang kemungkinan diberikan sudah disiapkan. Tapi karena laporan ini akan diberikan kepada presiden terlebih dahulu, maka Nuh mengelak membeberkannya ke hadapan publik.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta hasil investigasi pihak Kemdiknas sebagai bahan evaluasi. Jika ditemukan ada pelanggaran, kata Presiden, harus diberikan sanksi.
Pelaksanaan UN SMA/SMK sederajat di 11 provinsi ditunda selama tiga hari karena ada masalah teknis di salah satu dari lima percetakan pemenang tender. Provinsi yang mengalami penundaan itu adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
