Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (30/10). Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar.
"Hari ini penyidik KPK di Palembang melakukan pemeriksaan yaitu beberapa pejabat di Pemkot Palembang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat jumpa wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (30/10).
Lebih lanjut Johan mengungkapkan, pejabat-pejabat Pemkot Palembang yang diperiksa penyidik KPK hari ini diantaranya Ucok Hidayat (Sekretaris Daerah Kota Palembang), Alex Verdinandus (Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang), Diankis Julianto (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang), dan Isniani Madani (Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang). Pemeriksaan tersebut dilakukan atas di Mako Sat Brimobda Sumatera Selatan.
Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Walikota Palembang, Sumatera Selatan Romi Herton kemarin. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita beberapa dokumen yang diduga terdapat jejak-jejak Akil terkait kasus yang menjeratnya. Timm penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan Budi Antoni kemarin.
Sebelumnya, Johan mengatakan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait penyidikan kasus Akil. KPK tengah menelusuri keterkaitan kasus Akil dengan Pilkada di Palembang dan di Kabupaten Empat Lawang.
Seperti diketahui, selain disangka menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas dan Lebak, Akil diduga menerima gratifikasi terkait perkara lain yang pernah ditanganinya di MK. Namun, sejauh ini KPK belum merinci perkara lain selain Lebak dan Gunung Mas tersebut.
Dua hari yang lalu Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengaku pihaknya menemukan transaksi mencurigakan dari sejumlah calon kepala daerah ke Akil. Agus juga bilang, para calon kepala daerah tersebut kebanyakan berasal dari luar Jawa.
"Kita menengarai ada calon-calon kepala daerah dalam transaksi yang diduga ada transaksional," kata Agus. Namun, dirinya belum bersedia mengungkapkan siapa calon kepala daerah yang dimaksud karena hal tersebut telah menjadi kewenangan penyidik KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
