kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.295   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Golkar tegaskan tak akan mengekor PKS


Kamis, 29 Maret 2012 / 13:40 WIB
Golkar tegaskan tak akan mengekor PKS
ILUSTRASI. Pekerja membersihkan kaca gedung Wisma Barito Pacific di Jakarta. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan tak akan mengikui langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari partai koalisi pendukungn pemerintah. Cuma, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, partainya tak akan begitu saja tuntuk dan patuh pada perintah Sekretariat Gabungan.

"Kami menghormati PKS. Golkar tidak mengikuti PKS tapi juga tidak mau menginduk kepada Partai Demokrat," katanya, Kamis (29/3).

Sikap partai koalisi pendukung pemerintah retak mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. PKS termasuk partai yang tidak setuju. Partai Demokrat lantas mengancam mendepak PKS keluar dari koalisi. Sikap PKS sendiri belum jelas mengenai ancaman ini.

Sikap Partai Golkar sendiri setuju dengan kenaikan harga BBM. Namun, Priyo mengaku, belum ada perintah secara tegas dari pimpinan partai mengenai kebijakan itu. "Sampai saat ini tidak ada rencana untuk sepakati satu opsi oleh pimpinan dan juga tidak ada rencana memberikan sanksi kepada anggota apabila berbeda pandangan. Pandangan tersebut relatif dibebaskan," imbuhnya.

Priyo secara pribadi menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Namun begitu menurut Priyo, dalam kondisi dilematis ini, kebijakan tersebut harus dipertimbangkan. Karena negara dan pemerintah sedang mengalami kesulitan. "Ini keputusan pahit yang harus diambil pemerintah. Kami memahami dan jika saya bisa memohon untuk tidak dinaikkan akan lebih bagus," pungkas Priyo.

Rencana DPR akan menentukan sikap atas kebijakan pemerintah tersebut dalam sidang paripurna. Diperkirakan, sidang tersebut akan berlangsung alot.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×