Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai koalisi dikabarkan berusaha menjegal upaya Prabowo untuk melakukan pencapresan dalam pemilihan Presiden, dengan cara tidak menyetujui penurunan presidensial threshold (PT) sebesar 20% yang ada di UU Pilpres. Namun Golkar menyebut, kesepakatan untuk tidak mengubah PT itu, tidak ada kaitannya dengan upaya menjegal Prabowo.
Ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa UU Pilpres yang ada saat ini sudah mampu mengakomodir pelaksanaan Pilpres dengan baik. Sehingga, tidak diperlukan lagi adanya perubahan aturan soal besaran presidential threshold itu.
"Adapun PT 20% dibiarkan tetap atau dinaikkan itu untuk mendapatkan capres yang bisa berkoalisi dengan capres lainnya. Tidak ada penjegalan untuk Prabowo," kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/9).
Pencapresan Prabowo memang bisa terganjal jika UU Pilpres tidak berubah dengan PT tetap sebesar 20%. Partai Gerindra diprediksi akan kesulitan untuk mendapatkan perolehan suara sebesar 20%. Akibatnya, partai pimpinan Prabowo itu tidak akan bisa mengajukan capresnya sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
