Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Edy Can
JAKARTA. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mendukung revisi Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijakan Perberasan. Partai berlambang pohon beringin ini berharap Bulog berwenang membeli beras dari petani di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Anggota fraksi Partai Golkar Siswono Yudohusodo mengatakan, kewenangan tersebut penting untuk mengoptimalkan penyerapan beras dari dalam negeri. Dengan kebijakan ini, dia mengatakan, pemerintah tidak perlu mengimpor beras.
"Ambil contoh, beberapa waktu lalu Bulog beli beras dari Vietnam dan Thailand seharga Rp 5.000. Padahal harga beras di dalam negeri cuma lebh mahal sedikit Rp 300. Beda harganya tidak terlalu jauh, dan kalau beli di dalam negeri bisa sekaligus membantu para petani kita," ujar Siswono dalam rapat dengar pendapat komisi IV DPR dengan Perum Bulog, Rabu (1/12).
Selain itu, Siswono juga berharap Inpres tersebut mencantumkan kewajiban Bulog memiliki ketersediaan stok sepanjang tahun minimal 1,2 juta ton atau sekitar 3% dari keseluruhan konsumsi nasional. "Karena itu Bulog perlu diberi fleksibilitas agar bisa membeli beras di atas HPP sewaktu-waktu," kata Siswono.
Sekedar informasi, target impor beras tahun ini sekitar 600.000 ton dan setengahnya sudah mulai dikirimkan ke Indonesia. Hingga Juni lalu, Bulog hanya membeli 1,6 juta ton beras daam negeri. Padahal tahun lalu, Bulog dapat membeli 3,6 juta ton. Bulog menyatakan, penurunan angka pembelian itu lantaran harga beras sudah di atas HPP dan kualitas beras yang jelek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
