kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45896,74   -1,27   -0.14%
  • EMAS1.308.000 -0,76%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Genjot konsumsi, ekonom sarankan kebijakan moneter dan fiskal harus sinergis


Kamis, 26 September 2019 / 18:36 WIB
Genjot konsumsi, ekonom sarankan kebijakan moneter dan fiskal harus sinergis
ILUSTRASI. Josua Pardede, Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII)


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .

Nah, kebijakan moneter pemangkasan BI7DRR, Josua mengatakan BI perlu mengevaluasi pasar terkait respon ke dunia perbankan seperti apa. “Juga BI  perlu melihat perkembangan nilai tukar rupiah, defisit neraca berjalan, langkah The Fed, dan lain-lain,” tuturnya. 

Permata Bank menilai sebaiknya pada saat Rapad Dewan Gubernur (RDG) BI Oktober mendatang, BI7DRR tidak perlu dipangkas. Barulah di bulan November dipangkas lagi 25 basis points (bps) menjadi 5%. 

Selanjutnya, di awal tahun depan harapan Josua, BI7DRR dipangkas 25-50 bps atau setara menjadi 4,75%-4,5%. Di meramal barulah tahun 2020 kebijakan moneter sejak tahun 2019 sampai awal 2020 dapat signifikan memengaruhi konsumsi. 

Baca Juga: Pencopotan tiga direksi Sriwijaya Air tanpa persetujuan Garuda Indonesia

Di sisi lain, Josua mencermati inflasi pada tahun depan menjadi tantangan bagi konsumsi. Proyeski Bank Permata, pada 2020 inflasi di level 3,6%, naik dari prediksi tahun 2019 sebesar 3,4%.

Alasannya, tahun depan inflasi bakal terganggu lantaran harga jual rokok yang naik karena tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2020 sebesar 23%. “Ini akan mendorong inflasi tahunan, makanya kebijakan moneter BI tahun depan perlu memperhatikan banyak hal,” ungkapnya.

Di sisi lain, Josua bilang pemerintah perlu mendorong bantuan sosial, dana desa, keluarga harapan, dan program lainnya yang lebih tepat sasaran. Setali tiga uang, inflasi sektor pangan setidaknya bisa lebih melandai. Apalagi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi saat ini diharapkan mampu menjaga logistik barang-barang penyumbang inflasi.

Baca Juga: Bank Mandiri (BMRI) sebut belum melihat urgensi untuk terbitkan commercial paper

Selanjutnya dari sisi kebijakan fiskal, Josua mengatakan konsumsi perlu didukung oleh kebijakan yang sifatnya nyata. Misalnya peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga masyarakat menengah mempunyai daya beli yang semakin tumbuh.

Namun demikian, jika kebijakan fiskal tersebut sulit terealisasi, Jousua berharap pemerintah dapat memastikan Upah Minimun Pekerja (UMP) tahun 2020 naik selaras dengan pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Hitungan Josua paling tidak kenaikannya sekitar 8%.

“Jadi ada peningkatan datya beli masyarakat, tidak jadi turun. Efek dominonya indeks kepercayaan konsumen masih cukup bagus,” kata Josua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×