/2025/11/10/1401386180.jpg "Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tuai Kritik, Tutut : Tidak Dendam dan Tidak Kecewa")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Putri dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-2 Soeharto Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto merespon banyaknya penolakan terhadap penyematan gelar pahlawan nasional kepada ayahnya.
Tutut memaklumi adanya pro kontra terkait pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Namun dirinya menegaskan bahwa perjuangan ayahnya untuk Indonesia juga sudah dimulai sejak muda.
“Jadi, boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” katanya di Istana Kepresidenan, Senin (10/11/2025).
Tutut juga mengatakan bahwa pihaknya tidak dendam maupun kecewa terhadap masyarakat yang menolak gelar pahlawan kepada Presiden ke-2.
Baca Juga: Usai Dua Kali Gagal, Akhirnya Soeharto Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional
Menurutnya dalam negara kesatuan dan demokrasi sah-sah saja memberikan aspirasi di setiap kebijakan yang ada.
Dalam kesempatan ini, Tutut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menyematkan gelar pahlawan kepada ayahnya.
Tutut bilang, sebagai sesama yang berkarir berawal dari TNI, Prabowo tentu tau perjuangan dari Soeharto sejak muda untuk Indonesia.
“Dan beliau karena beliau dulu tentara juga ya jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak dari sejak muda. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat,” terangnya.
Diketahui, Soeharto menjadi salah satu tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada hari ini di Istana Kepresidenan, Senin (10/11/2025).
Baca Juga: Prabowo Beri Gelar 10 Pahlawan Nasional, Salah Satunya Ada Soeharto
Sebelumnya, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis, menegaskan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebaiknya ditolak.
Menurut Romo Magnis, Soeharto memang memiliki sejumlah jasa bagi Indonesia, tetapi rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak dapat diabaikan ketika membicarakan gelar setinggi pahlawan nasional.
Ia menyebut, Soeharto berjasa membawa Indonesia keluar dari krisis politik dan ekonomi pada masa Orde Lama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia sehingga meningkatkan hubungan regional, serta berperan dalam pembangunan nasional.
Namun, menurut dia, kontribusi tersebut tidak menghapus fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM berat selama Orde Baru.
“Seorang pahlawan nasional butuh dari sekedar itu (berjasa kepada negara). Dan jelas bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat. (Sebab) Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab satu dari lima genosida terbesar di abad 20," ujar Magnis dalam konferensi pers di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Selanjutnya: Isu Merger dengan Grab Mencuat, Saham GOTO Melesat 8,20%
Menarik Dibaca: iQOO Z10R HP Murah Harga Rp 3 Jutaan, Hadirkan Sensor Sony IMX882 di Kamera Utama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
