Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kebijakan baru pemerintah yang memberikan penjaminan bagi perusahaan pelat merah untuk mendapatkan pinjaman langsung dari luar negeri rupanya mendapat sambutan yang positif.
Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah pun mulai mencari calon kreditur untuk membiayai proyek.
Salah satu BUMN itu adalah PT Hutama Karya. Hutama sedang menjajaki pinjaman dari tiga lembaga keuangan internasional: World Bank, Asian Development Bank (ADB), serta China Development Bank.
Direktur Keuangan PT Hutama Karya Anis Anjayani mengatakan, Hutama Karya sedang berkonsultasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk mendapat pinjaman langsung luar negeri (direct lending).
Proyek pertama yang akan dijajaki lewat skema pinjaman langsung ialah jalan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Palembang dan ruas Pekanbaru-Dumai.
"Secara ekonomi kan tidak mendukung, sehingga butuh support pemerintah untuk jaminan pinjamannya," kata Anis, Kamis (13/8). Anis menargetkan kepastian calon kreditur yang akan membiayai dua ruas proyek tol ini rampung sebelum akhir 2015.
Sejatinya, Hutama Karya juga akan menggarap ruas Medan-Binjai dan ruas Palembang-Indralaya. Tapi ruas ini sudah mendapat pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kredit dari Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menuturkan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada BUMN juga memberikan peran besar bagi SMI untuk mencari direct lending untuk membantu pembiayaan bagi BUMN infrastruktur.
Tunggu PMK
Menurut Emma, SMI masih memetakan proyek-proyek yang berpotensi dibiayai lewat skema direct lending. Selama ini SMI melakukan subsidiary loan agreement atau penerusan pinjam dari World Bank dan ADB dengan nilai sekitar US$ 200 juta.
Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan bilang, saat ini Kemkeu tengah menyusun peraturan Menteri Keungan (PMK) yang menjadi aturan turunan dari Perpres Nomor 82/2015.
Tapi, kebijakan dalam Perpres 82/2015 saat ini sudah efektif dan BUMN infrastruktur bisa mengajukan jaminan untuk melakukan direct lending ke Kemkeu.
"Sampai sekarang belum ada proposal yang masuk, saya baru melihat ada penjajakan Hutama Karya untuk pembiayaan proyeknya," ujar Robert.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
