Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. PT Kereta Api dianggap kurang layak ikut menggarap program pembangunan enam koridor ekonomi. Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim meminta perusahaan sepur nasional itu berbenah diri terlebih dahulu terutama dalam hal standar pelayanan minimal.
Abdul Hakim menilai, perusahaan transportasi itu kurang begitu bagus dari segi kinerja operasional dan keuangan. Sehingga, dia pun mempertanyakan alat ukur yang dipakai dalam menilai 26 BUMN tersebut. "Jika dilihat dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan melalui kinerja pelayanan, saya berpendapat masih belum memuaskan," kata dia, kepada KONTAN, Selasa (19/4).
Standar pelayanan minimal Kereta Api terbilang buruk. Terlihat dari adanya penumpukan penumpang pada pelayanan kereta Jabodetabek, tingkat ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, serta sering terjadinya kecelakaan.
Abdul Hakim memperkirakan, keikutsertaan Kereta Api dalam program pembangunan koridor ekonomi lantaran meningkatnya setoran dividen ke kas negara. Maklum, kinerja perusahaan tersebut memang cenderung membaik dari tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2008 lalu, perusahaan kuda besi ini mencatat kerugian sebesar Rp 83,487 miliar. Pendapatan sebesar Rp4,319 triliun pun harus tergerus beban pokok penjualan sebesar Rp3,203 triliun, beban usaha sebesar Rp1,569 triliun, dan berbagai pajak.
Lalu, pada 2009, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 4,7 triliun atau naik 9% dari 2008 dengan laba bersih sebesar Rp 154,8 miliar atau naik 285%.
Sebelumnya, Menteri BUMN Mustofa Abubakar merilis 26 perusahaan pelat merah yang akan menggarap enam koridor ekonomi yang membutuhkan dana setidaknya mencapai Rp3350 triliun hingga 2014. Semua BUMN itu dipilih berdasarkan kinerja yang baik dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan program tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
