Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Gubernur terpilih Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak terlalu memusingkan kalah atau menang dalam voting Sidang Paripurna DPR yang bakal memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Bagi PDIP, kata Ganjar, yang terpenting adalah secara konsisten menunjukkan kepada publik sikap kritisi, jika ada kesalahan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dilakukan pemerintah.
Menurut politisi yang masih tercatat sebagai anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP ini, dengan cara itu partainya hendak memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana membangun sikap politik yang benar, yakni konsistensi mengkritisi kebijakan keuangan negara yang diambil pemerintah.
Seperti diketahui, Sidang Paripurna DPR pengambilan keputusan menyepakati RAPBN-P akan digelar Senin, (17/6). Sejauh ini hanya tiga Fraksi yang menolak kenaikan harga BBM, yakni PDIP, PKS dan Hanura. Sedangkan enam fraksi partai lain yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PAN setuju kenaikan harga BBM.
Ganjar menilai, kenaikan harga BBM menjadi alasan bagi pemerintah untuk memunculkan kebijakan kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM ) yang merupakan suap politik yang dilegalkan secara hukum dalam rangka pemenangan Pemilu 2014.
“Itu sebabnya, PDIP akan terus menolak (kenaikan harga BBM) meski harus menelan kekalahan dalam Sidang Paripurna DPR,” ujar Ganjar ketika diwawancarai KONTAN di Gedung DPR, Jumat (14/6).
Menurut Ganjar, untuk membantu masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga BBM, seharusnya pemerintah fokus pada penguatan komunitas ekonomi pedesaan, bukan orang per orang melalui bantuan BLSM.
Pemerintah, misalnya, bisa mengalokasikan anggaran BLSM untuk memberikan pinjaman lunak untuk menstiumulus tumbuhnya industri padat karya di pedesaan seluruh Indonesia. "Sehingga terpaan inflasi akibat kenaikan BBM itu bisa ditanggulangi," saran Ganjar.
Dia juga mengkritik asumsi inflasi yang diusulkan pemerintah yang telah disepakati Badan Anggaran DPR sebesar 7,2%. Dengan inflasi sebesar ini, menurut Ganjar, akan memunculkan pengangguran baru sebesar 1 juta orang di Indonesia.
"Karena itu solusinya bukan memberikan BLSM, tapi bagaimana memberikan penguatan pada masyarakat miskin yang terkena dampak langsung inflasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
