Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch menaikkan rating utang jangka panjang Indonesia ke BBB dari BBB- dengan outlook Stable. Namun, dalam laporannya, Fitch menyoroti asupan penerimaan pemerintah yang rendah. Indonesia pun berada di empat negara yang memiliki pendapatan pemerintah paling rendah dari persentase PDB.
"Hal ini menghambat pembiayaan langsung pemerintah untuk proyek infrastruktur dan meningkatkan ketergantungan pada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengatasi defisit infrastruktur yang besar," tulis Primary Analyst Fitch Ratings Thomas Rookmaaker dalam laporan yang dikutip Kontan.co.id, Kamis (21/12).
Fitch mencatatkan, oleh karena itu utang BUMN non-finansial sebesar 4,5% dari PDB per Juli 2017 kemungkinan akan meningkat secara substansial dalam beberapa tahun mendatang, "(Hal ini) meningkatkan contingent liabilities negara," imbuh Rookmaaker.
Itu berarti, ada potensi kewajiban negara di masa depan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi, namun besarnya belum dapat diketahui.
Kemkeu mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp 1.496,9 triliun atau 87,3% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.714,12 triliun. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.211,5 triliun atau 82,3% dari target.
Adapun realisasi penerimaan negara mencapai Rp 1.492,5 triliun, terdiri dari penerimaan pajak dan bea cukai atau perpajakan sebesar Rp 1.211,5 triliun atau 83,4% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.450,93 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 281 triliun atau 108% dari target yang sebesar Rp 260 triliun.
Sementara penerimaan hibah mencapai Rp 4,4 triliun atau surplus dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp 3,1 triliun. "Penerimaan perpajakan kita masih cukup sehat. Kemudian PNBP kita sampai 15 Desember mencapai 108%, karena realisasinya sekarang sudah melebihi dalam apa yang ada di APBN-P," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
