kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Faisal Basri: Pembangunan infrastruktur ugal-ugalan


Kamis, 28 Maret 2019 / 19:30 WIB
Faisal Basri: Pembangunan infrastruktur ugal-ugalan


Reporter: Fahriyadi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan sebuah masalah besar dari sisi efisiensi biaya dan perencanaan proyek. Maka, tak heran bila banyak proyek infrastruktur dibangun secara ugal-ugalan.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, mekanisme penunjukan langsung kepada BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur membuat terjadinya eskalasi biaya.

Pasalnya, mekanisme lelang yang ditentukan lewat harga terendah abai dilakukan. Ia mencontohkan, proyek Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek yang bergulir saat ini meningkat anggarannya cukup signifikan.

“Saat pertama kali dibangun perkiraan anggarannya Rp 20 triliun, sekarang bengkak jadi Rp 31 triliun, bahkan ada kabar mereka kurang dana Rp 4 triliun lagi yang belum dicari solusinya,” ujar Faisal dalam diskusi bertema Politik Pembangunan Infrastruktur di Kawasan SCBD, Kamis (28/3).

Faisal bilang dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur jelas tak efisien dari sisi anggaran, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mestinya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat bawah, seperti subsidi atau belanja sosial.

Menurutnya, kebijakan yang dipilih pemerintah saat ini menggerus peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 peran swasta dipatok 37%, sedangkan realisasinya hingga tahun 2018 lalu hanya 9%.

Faisal menambahkan, kesalahan lain pemerintah selama empat tahun terakhir ini dalam pembangunan infrastruktur adalah pola pikir.

Dia bilang Indonesia sebagai negara kepulauan tak boleh berpikir dalam pembangunan infrastruktur seperti Negara daratan. “Makanya, kita tak cocok tiru China dan Malaysia karena mereka bukan negara kepulauan,” ungkapnya.

Faisal bilang pembangunan Tol Laut seharusnya bisa lebih mudah ketimbang jalan tol di darat. Hal ini karena tak ada pembebasan lahan di sana. Namun, pembangunan terganjal karena pemerintah justru fokus mengembangkan infrastruktur di darat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×