kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.026,34   9,98   0.98%
  • EMAS975.000 -0,51%
  • RD.SAHAM -0.27%
  • RD.CAMPURAN 0.00%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.09%

Enam fakta soal ibu kota baru di Kalimantan Timur


Selasa, 27 Agustus 2019 / 08:04 WIB
Enam fakta soal ibu kota baru di Kalimantan Timur
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Letak ibu kota baru akhirnya terkuak. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan hal tersebut pada Senin (26/8) di Istana Negara, Jakarta.

Berikut sejumlah fakta pengumuman ibu kota oleh Jokowi:

1. Di Dua Kabupaten

Pemerintah menetapkan lokasi ibu kota terletak di dua kabupaten yang tersambung di Kalimantan Timur. Kedua Kabupaten itu yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara.

Baca Juga: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Ibu Kota baru Indonesia

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. "Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

2. Alasan Kaltim Terpilih

Jokowi juga mengungkapkan 5 alasan yang membuat Kaltim terpilih mengalahkan kandidat lain di Pulau Kalimantan. "Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor," kata Jokowi.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. "Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Baca Juga: Mohon maaf, Fahri Hamzah kritik pedas Jokowi soal ibu kota baru

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

3. Bukan Salah Pemprov DKI

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ini bukan salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan. Tetapi lebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta," kata Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi menyebut beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.

Baca Juga: Boros lahan, Ridwan Kamil kritik desain Ibu Kota baru di Kalimantan Timur

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk," kata Jokowi. Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara(Kementerian PUPR).

Jokowi memastikan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan. Menurut dia, sudah ada anggaran sebesar Rp 571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," katanya.

4. Siapkan RUU

Menurut Jokowi, pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota. "Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR," ujar Jokowi.

Jokowi telah menyurati Ketua DPR Bambang Soesatyo mengenai keputusan tersebut. Presiden Jokowi juga telah melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru.

5. Pendanaan

Presiden Joko Widodo menjelaskan perihal sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di ProvinsiKalimantan Timur. Jokowi mengaku, banyak yang bertanya kepadanya tentang sumber pendanaan ini.

"Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga: Ibu kota baru pindah, emiten ini diuntungkan karena potensi kenaikan harga properti

Nantinya, 19% dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN. Meski demikian, APBN yang dimaksud, bukan hanya yang bersumber dari anggaran yang dialokasikan khusus bagi pembangunan ibu kota negara.

"Namun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset yang ada nanti di ibu kota baru dengan yang ada di Jakarta," ujar Jokowi. "(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," ujar dia.

6. Paling Lambat 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang ikut mendampingi Jokowi dalam jumpai pers kemarin turut menjelaskan soal tahapan waktu pemindahan ibu kota.

Bambang mengatakan, setelah lokasi ibu kotabaru Indonesia resmi diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan. Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya. Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.

 "Kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," ujar Bambang. Bambang mengatakan, berdasarkan kerangka waktu yang telah disusun pemerintah, selanjutnya akan dilakukan penentuan lokasi yang melibatkan Gubernur Kalimantan timur Isran Noor. Sementara itu, pembangunannya bisa dimulai pada akhir 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6 Hal Penting Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur"

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×