Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
SURABAYA. Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi dan Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy menyindir sikap Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang kerap mengambil keputusan politik secara sepihak. Sindiran itu disampaikan saat pembukaan Muktamar VIII PPP versi kubu Rommy cs di Empire Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10).
Emron mengatakan, PPP merupakan partai umat bukan partai perorangan. Sehingga, setiap arah kebijakan yang diambil oleh partai harus berdasarkan keputusan bersama, bukan pribadi.
“Kalau ada 1-2 kader yang salah jalan, harus diperbaiki. Bahwa PPP itu milik bersama bukan milik sendiri. Jadi putusan yang diambil harus dalam forum yang resmi bukan putusan sendiri,” kata Emron, Rabu.
Emron menambahkan, setiap kader PPP memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang dimuat dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Menurut dia, semua mekanisme pengambilan keputusan politik PPP sudah diatur di dalam AD/ART itu.
“Kalau semua kader taat dan patuh pada aturan hokum partai, maka tidak perlu ada polemik di internal partai selama tiga bulan terakhir,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, Suryadharma Ali menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu, Suryadharma mendukung rencana pencalonan diri Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden.
Sikap Suryadharma itu dinilai menjadi penyebab awal polemik di tubuh partai berlambang Ka’bah itu. Usai polemik mengemuka, berbagai upaya islah pun dilakukan. Salah satunya Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bogor, Jawa Barat, pada April 2014 lalu. Salah satu keputusan menyatakan bahwa kedua belah pihak bertikai harus islah. Putusan lain menyebutkan, bahwa arah politik partai akan diputuskan di dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) berikutnya.
Dalam Rapimnas di Jakarta, PPP akhirnya memutuskan mendukung pencapresan Prabowo dan bergabung ke dalam Koalisi Merah Putih.
“Muktamar adalah forum tertinggi yang menjadi sarana untuk perbaikan arah dan haluan partai,” kata Emron.
Hal senada disampaikan Rommy. Menurut dia, selama ini Mahkamah Partai DPP PPP telah berupaya menyelesaikan polemik yang terjadi. Namun, upaya islah itu tak berjalan mulus.
“Bahwa PPP terus berusaha melakukan islah tanpa mengenal lelah. Tapi di pihak lainnya juga membuat keputusan sendiri yang berbeda,” ujarnya.
Arah koalisi
Demikian pula saat proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR. PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tak mendapatkan satu pun kursi. Menurut Rommy, setelah tak mendapat kursi pimpinan parlemen itu, Suryadharma baru membuka kesempatan agar PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
“Baru di detik-detik terakhir terbuka ruang islah setelah kelompok lain tidak ada ruang di sana,” katanya.
Sebelumnya, Suryadharma membuka kemungkinan partainya meninggalkan Koalisi Merah Putih dan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat jika partainya diberi kursi menteri oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga sejauh ini, kata dia, belum ada komunikasi langsung dari pihak Jokowi.
"Kalau kemarin ditawari (kursi menteri), itu ngomongnya ke wartawan, bukan ke saya. Belum ada komunikasi, tapi kemungkinan (arah koalisi) berubah ada," kata Suryadharma di Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Suryadharma mengatakan, dia sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan kubu Jokowi. Nantinya, arah koalisi dapat diputuskan ulang di forum muktamar yang akan dia selenggarakan pada 23 Oktober.
"Muktamar itu forum tertinggi, boleh mengubah anggaran dasar anggaran rumah tangga, menetapkan ketua umum baru, dan mengubah arah politik. Mengubah arah politik, artinya bisa mengukuhkan PPP tetap di Koalisi Merah Putih dan bisa juga pindah ke Koalisi Indonesia Hebat," ujarnya. (Dani Prabowo)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
