Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kantor Staf Kepresidenan untuk memimpin kajian lingkungan strategis terkait kelaikan eksploitasi di kawasan Pegunungan Kendeng untuk pabrik semen. Pegunungan kapur yang terbentang di utara Kabupaten Pati Jawa Tengah sampai Lamongan Jawa Timur, menjadi incaran sumber daya bagi pabrik semen.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, perintah tersebut diberikan setelah Presiden bertemu dengan perwakilan masyarakat Kendeng di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8).
Teten mengatakan, kajian tersebut dibuat untuk mendapatkan gambaran mengenai wilayah mana yang bisa dieksploitasi. "Jadi kalau di pabriknya ini memang sudah dapat izin, begitu pula pabriknya sudah berdiri. Tapi kawasan tambangnya itu masuk dalam kategori yang perlu dilihat kembali lewat kajian lingkungan hidup strategis, ini yang diperintahkan tadi," kata Teten dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin Selasa (2/8).
Teten mengatakan, akan segera menjalankan perintah Jokowi tersebut. Kajian akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
"Nanti ini bukan hanya lintas kementerian, tapi juga lintas daerah makanya diperlukan kira-kira satu tahun untuk studi itu," katanya Teten.
Teten mengatakan, selama masa kajian tersebut pemerintah akan melarang eksploitasi tambang di wilayah Pegunungan Kendeng. Sebagai catatan saja, pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah mendapat penolakan warga sekitar.
Mereka khawatir, keberadaan pabrik semen dan eksploitasi yang mereka lakukan nantinya akan merusak lingkungan di sekitar mereka. Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gunretno, mengatakan pembangunan dan keberadaan pabrik semen tersebut juga tidak pernah dikomunikasikan dengan masyarakat setempat.
"Tapi, dengan kesepahaman dengan Pak Jokowi, saya berharap agar ini dicapai jalan tengah dan hal tersebut ditindaklanjuti secepatnya. Warga siap diajak rembukan, karena selama ini warga tidak pernah diajak berembuk," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
