Ekonom Bank Permata Perkirakan Cadangan Devisa 2023 Capai US$ 141 Miliar

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, cadangan devisa Indonesia pada tahun 2023 masih berpeluang meningkat. 

"Cadangan devisa pada 2023 diperkirakan berada pada kisaran US$ 139 miliar hingga US$ 141 miliar," jelasnya Jumat (6/1).

Menrut Josua, kenaikan cadangan devisa pada tahun 2023 ini seiring dengan potensi kebijakan The Fed yang tidak se-hawkish tahun 2022 membuat investor asing kembali masuk ke pasar keuangan. Hal ini akan menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong kenaikan cadangan devisa.

Baca Juga: Neraca Dagang Masih Surplus, Ekonom Perkirakan Cadangan Devisa 2023 Tetap Meningkat

Tidak hanya itu, dengan harga komoditas yang diperkirakan masih berada di atas level normalnya, surplus transaksi berjalan juga akan menopang kenaikan cadangan devisa. 

Asal tahu saja, Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2022 sebesar US$ 137,2 miliar atau naik US$ 3,2 miliar dari US$ 134,0 miliar pada bulan sebelumnya. 

Bank Indonesia melihat, peningkatan pada periode tersebut  dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman pemerintah.

Menurut Josua, kenaikan cadangan devisa yang sebesar US$ 3,2 miliar pada bulan Desember 2022 didorong oleh net capital inflow (arus modal masuk) di pasar keuangan, terutama di pasar obligasi. Ia bilang, nilai capital inflow ke pasar keuangan secara total cenderung dikarenakan arus keluar keluar investor di pasar saham.

"Selama bulan Desember, investor asing mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar US$ 1,62 miliar di pasar obligasi, namun mencatatkan penjualan bersih (net sell) sebesar US$ 1,34 miliar di pasar saham," ujar Josua.

Baca Juga: Arus Keluar Tinggi, Cadev 2022 Bisa Turun US$ 10 M

Selain dari sisi arus modal masuk, Josua bilang kenaikan cadangan devisa tersebut didorong oleh pengambilan kenaikan cadangan devisa yang didorong oleh pengambilan Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah melalui jalur bilateral dan multilateral.

"Hal ini terefleksi oleh pemerintah yang belum menerbitkan SBN valas sepanjang bulan Desember lalu, sehingga penarikan utang pemerintah diperkirakan berasal dari jalur non surat utang," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News