Dugaan Penyadapan Prabowo, Bakom Minta Masyarakat Jaga Stabilitas Nasional

Kamis, 05 November 2026 / 22:05 WIB

ILUSTRASI. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan (Dok/Bakom)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengajak masyarakat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda meminta seluruh elemen masyarakat tidak terprovokasi oleh kepentingan politik yang berpotensi memicu perpecahan.

“Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa,” kata Syahganda dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Ia mengingatkan agar ambisi kekuasaan tidak membuat masyarakat menoleransi praktik politik yang tidak bermoral dan berpotensi merusak persatuan.

“Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran Kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syahganda, setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, serta kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif dan transparan. Penanganannya juga harus dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang disebut menyasar dirinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11). Menurut dia, Presiden menilai dugaan tersebut sangat memprihatinkan lantaran melibatkan institusi yang berada di bawah kepemimpinannya.

“Beliau sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pimpinan negara berpotensi berkaitan dengan informasi sensitif. Jika disalahgunakan, informasi tersebut dapat membahayakan kepentingan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News