Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. 20 Oktober 2022, tepat tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Artinya masih ada dua tahun sisa masa jabatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, dengan kondisi dua tahun lalu dunia termasuk Indonesia dipukul pandemi Covid-19, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf patut diapresiasi.
Pasalnya Indonesia mampu melewati masa pandemi dengan baik. Dimana penanganan pandemi dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Dibandingkan dengan negara lain Indonesia menurut Hariyadi masuk dalam kategori negara yang mampu melewati krisis pandemi dengan baik.
Baca Juga: Kinerja Tiga Tahun Jokowi-Ma'ruf Dinilai Baik, Ekonom Ingatkan Pekerjaan Rumah Ini
"Menurut saya kinerja Jokowi-Ma'ruf cukup bagus, karena kita tahu 2 tahun kemarin kita dihantam pandemi. Taktis kita bisa melewatinya dengan baik dan kalau kita mau dibandingkan dengan negara lain kita masuk dalam kategori yang bisa melewatinya dengan cukup bagus. Pertumbuhan dari minus 5% lebih sampai sekarang bisa tumbuh ini suatu hal prestasi yang patut diapresiasi," jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (19/10).
Ia menyebut, jika diskala pemerintahan Jokowi-Ma'ruf patut mendapatkan nilai 4 dari 5 paling tinggi. Artinya kinerja pemerintahan saat ini secara ekonomi dinilai di atas rata-rata meski Hariyadi mengakui tetap ada beberapa hal masih perlu dibenahi.
"Skala nilai kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf 4 di atas rata-rata , namanya juga ngga ada yang sempurna angka 4 cukup fair," imbuhnya.
Namun, untuk sisa masa pemerintahan yang tinggal dua tahun lagi, Hariyadi menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu memastikan agar implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat berjalan dengan baik.
"Jangan sampai ini nggak rampung. Nggak rampung itu bukan hanya undang-undangnya tapi pelaksanaannya di mana OSS-nya harus berjalan lancar misalnya, payung hukum itu berjalan dengan baik, jangan di otak-atik," ujarnya.
Kemudian pekerjaan rumah lainnya ialah merancang regulasi mengenai kepailitan. Dengan UU Kepailitan Hariyadi berharap mampu memberantas mafia kepailitan yang selama ini masih ada. Selain itu Hariyadi juga meminta pelibatan suara pengusaha dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana.
"Undang-undang kepailitan dan belum masuk prolegnas sekarang, ini urgent, sekarang inikan para mafia kepailitan berlindung, ini harus diberesin," imbuhnya.
Adapun dari tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Hariyadi memberikan masukan agar ke depan pemerintah lebih hari-hati dalam mengalokasikan APBN. Jangan sampai subsidi yang sudah digelontorkan tidak tepat sasaran. Penggunaan APBN juga diminta dapat bermuara pada penciptaan lapangan kerja.
Kemudian penciptaan lapangan kerja perlu dimasifkan. Hariyadi juga menilai bahwa revolusi mental yang dicanangkan Jokowi masih belum optimal.
"Penggunaan APBN harus tepat. Penerapan KPI APBN harus habis itu salah, ngga bisa gitu dong akhirnya ngada-ngada ngaco program. KPI APBN itu target tercapai, tapi sekarang malah yang efisien kena pengurangan anggaran. Pola pikir harus diubah. Orang yang efisiensi dikasih reward, kalau ngga gitu akhir tahun jor-joran," ungkapnya.
Baca Juga: Ekonom Nilai Pemerintahan Jokowi Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak
Senada dengan Hariyadi, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Pertumbuhan ekonomi global juga menurun drastis hampir seluruh negara di dunia apalagi ekonomi yang kuat juga ambruk. Dalam hal ini kita tahu sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga sempat minus terkontraksi cukup dalam, namun pemerintah langsung cepat mengambil langkah-langkah taktis dan strategis, bahwa tidak bisa hanya mengendalikan covid saja tapi juga harus mengendalikan ekonomi," jelas Sarman.
Menjaga daya beli atau konsumsi rumah tangga ke depan perlu dilakukan. Pasalnya, menurut Sarman pertumbuhan ekonomi Indonesia 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga masyarakat.
Adapun soal skala nilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Sarman memberikan angka 4,5. Hal ini berkaca pada kemampuan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah situasi dunia saat ini.
"Dengan kondisi ekonomi kita saat ini dibanding dengan kondisi ekonomi negara-negara maju maka skala nilainya adalah 4,5," ungkap Sarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
