Dua Tahun Prabowo-Gibran, CELIOS Soroti Kualitas Penciptaan Lapangan Kerja

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Sejumlah program prioritas digulirkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, penciptaan lapangan kerja perlu dilihat dari kualitas pekerjaan, bukan hanya jumlah pekerja yang terlibat dalam program pemerintah atau besarnya realisasi investasi.

Salah satu tantangannya terlihat dari penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap investasi.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Begini Kinerja Sektor Pariwisata

Pada 2013, setiap investasi Rp 1 triliun mampu menyerap sekitar 4.591 pekerja. Angka tersebut turun menjadi 1.417 pekerja pada 2025 dan hanya meningkat tipis menjadi 1.434 pekerja pada semester I-2026.

“Pemerintah perlu menggeser orientasi kebijakan investasi. Jangan hanya mengejar nilai investasi yang besar, tetapi juga memastikan investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas,” ujar Bhima kepada KONTAN, Selasa (20/10/2026). 

Bhima juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, klaim penciptaan satu juta lapangan kerja perlu dievaluasi dari sisi status pekerjaan dan keberlanjutannya.

Sebab, sebagian pekerja dalam program tersebut berstatus relawan atau pekerja harian. CELIOS juga menemukan adanya kasus pekerja yang bekerja lebih dari 11 jam sehari.

Selain itu, berdasarkan simulasi CELIOS, program MBG berpotensi memicu penurunan total penyerapan tenaga kerja hingga 1,7 juta orang akibat pergeseran aktivitas usaha di sektor makanan dan minuman serta realokasi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan.

Angka tersebut merupakan hasil simulasi CELIOS, bukan data resmi pemerintah.

Baca Juga: Nusron Wahid ke Malaysia-Singapura, Imigrasi Belum Pastikan Kepulangannya

“Penciptaan lapangan kerja dari program pemerintah perlu dilihat dari kualitas dan keberlanjutannya. Status pekerjaan, perlindungan pekerja, serta dampak terhadap sektor usaha lain juga harus diperhitungkan,” ungkapnya.

Selain MBG, Bhima menilai kesiapan pengelola dan model bisnis menjadi tantangan bagi keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Ia menyoroti pentingnya pelatihan yang membekali pengelola dengan kemampuan manajerial dan bisnis, bukan sekadar pelatihan teknis.

Bhima berharap, ke depan pemerintah perlu mengarahkan insentif investasi pada sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Pemberian insentif juga perlu disertai target penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah, serta perhitungan biaya fiskal untuk setiap pekerjaan yang tercipta.

Baca Juga: Realisasi Investasi Sektor Hilirisasi di Dua Tahun Prabowo Capai Rp 1.199 Triliun

“Insentif investasi harus dikaitkan dengan target penyerapan tenaga kerja formal. Pemerintah juga perlu memperluas hilirisasi agar manfaat investasi lebih besar dirasakan melalui penciptaan pekerjaan dan penguatan industri domestik,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News