kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.774   -14,00   -0,09%
  • IDX 7.460   -19,91   -0,27%
  • KOMPAS100 1.153   -1,43   -0,12%
  • LQ45 914   0,41   0,05%
  • ISSI 225   -1,12   -0,49%
  • IDX30 472   0,95   0,20%
  • IDXHIDIV20 569   1,36   0,24%
  • IDX80 132   0,02   0,01%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,24   0,16%

Dua persoalan besar Polri menurut IPW


Rabu, 02 Oktober 2013 / 09:50 WIB
Dua persoalan besar Polri menurut IPW
Trailer Thor: Love and Thunder, inilah penampilan Christian Bale sebagai villain bernama Gorr The God Butcher di Marvel Cinematic Universe.


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Dalam memilih kapolri baru, Presiden SBY dan DPR seharusnya lebih mempertimbangkan kepentingan Polri dan masyarakat, dan bukan kepentingan politik maupun kekuasaan.

Sehingga, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Kapolri baru benar-benar bisa diandalkan menjadi teladan bagi institusinya, menjadi figur paradigma baru Polri, punya integritas, hingga dipercaya mampu memberantas mafia proyek dan mafia jabatan di tubuh Polri.

IPW menilai, ada dua persoalan besar di tubuh Polri saat ini, yakni budaya korupsi dan kian buruknya hubungan dengan masyarakat.

"Dari segi masalah budaya korupsi, KPK sudah menegaskan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini," ujar Neta dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (2/10).

Sedikitnya, lanjut Neta, ada 25 kasus korupsi besar yang mangkrak di Bareskrim, terakhir adalah dugaan korupsi plat nomor kendaraan yang melibatkan sejumlah perwira Polri.

Kian buruknya hubungan polisi dengan masyarakat, paparnya, terlihat dari banyaknya kantor polisi yang dirusak dan dibakar masyarakat, banyaknya anggota polisi yang dikeroyok masyarakat, serta makin banyaknya anggota polisi yang ditembak mati di jalanan.

Seharusnya, Neta menyarankan, kalangan DPR menyadari bahwa sejak tiga tahun terakhir, hubungan Polri dengan masyarakat kian memburuk.

"Sehingga, dalam menampilkan kapolri baru, kalangan DPR perlu berorientasi untuk membenahi hal ini, dan bukan membiarkan institusinya sebagai tukang stempel Presiden," kritik Neta.

Dalam memilih Kapolri baru, Neta mengimbau DPR jangan membiarkan Presiden lebih berorientasi kepada kepentingan politik, tanpa peduli dengan kepentingan masyarakat.

Sebab itu, IPW menyayangkan sikap kalangan DPR yang sudah ramai-ramai koor mendukung Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo, tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut.

"Sikap DPR seperti ini akan membuat Polri tidak pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga membuat Polri tidak akan pernah berubah," cetusnya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×