Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi IV DPR mendesak penyaluran beras bagi warga miskin (raskin) tak lagi melalui Badan Usaha Logistik (Bulog). Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin mengatakan, penyaluran raskin ini sebaiknya dikelola oleh pemerintah daerah.
Perubahan ini lantaran Komisi IV DPR menilai Bulog tak bisa memperbaiki kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat. Menurut Ma'mur, banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras tersebut karena mengandung kutu dan lainnya.
Dengan melibatkan pemerintah daerah, Ma'mur mengatakan, kualitas beras akan lebih terjamin. "Selama ini pemerintah daerah selalu lepas diri karena mereka bilang cuma menerima dropping saja dari Bulog. Jadi tidak tahu-menahu soal kualitas," katanya kepada KONTAN, Kamis (20/10).
Ma'mur berharap penyaluran raskin melalui pemerintah daerah ini akan lebih mudah diawasi ketimbang dilakukan oleh Bulog. Menurutnya, kualitas raskin di daerah yang diawasi selalu baik. Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan daerah yang belum diawasi.
Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) sendiri telah minta tambahan anggaran penyaluran raskin 2012 sebesar Rp 1,65 triliun. Sebelum memberikan keputusan, Komisis IV DPR meminta Bulog terlebih dahulu memperbaiki kualitas beras yang disalurkan ke warga miskin tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
