Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin menyoroti program Sekolah Rakyat Terintegerasi (SRT) yang belum memiliki gedung permanen.
Derta menyebut, sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kementerian Sosial (Kemensos). Ia khawatir, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
“Kami memahami bahwa inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai sekolah dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium sederhana, serta jam operasional yang terbatas,” papar Derta dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025).
Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong komitmen yang lebih kuat untuk percepatan pembangunan infrastruktur permanen yang merata pada tahun depan.
Dia bilang pembangunan fisik yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik.
"Kami di DPR akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya,” tegasnya.
Baca Juga: Kemenkeu Sudah Kucurkan Rp 788,8 Miliar untuk 100 Sekolah Rakyat
Sebagai bentuk dukungan yang berimbang dirinya memberikan beberapa saran konstruktif untuk penyempurnaan Program SRT.
Pertama, pemerintah perlu membuat peta jalan program SRT yang lebih jelas, transparan dan lebih terukur mengenai tahapan pembangunan Gedung permanen termasuk sumber pendanaan dan time linenya.
Menurutnya, hal ini sangat penting agar mulai tahun depan tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain.
Kedua, Derta juga menyoroti perlunya sinergi kolaborasi pihak Kemensos dengan kementerian lain seperti Kemendikdasmen, Kemendikti dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada Sekolah Rakyat. Menurutnya, program SRT ini harus benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang tepat.
"Perlu integrasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos dengan data dari Kemendikbudristek untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin prioritas benar-benar terdaftar dan terbantu oleh SRT," ungkapnya.
Selain itu, DPR khususnya Komisi VIII juga akan mendorong dan berpartisipasi aktif dalam melakukan monitoring evaluasi dan pengawasn secara berkala untuk menilai dampak program.
"Tidak hanya dari aspek kuantitas kehadiran siswa, tetapi lebih pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup (life skills), dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga," jelasnya.
Baca Juga: 100 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi, Prabowo Pastikan Fasilitas Layak
Derta menegaskan bahwa Program SRT adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Semangat untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan adalah langkah strategis yang harus didukung penuh.
Walau demikian, Derta turut mengapresiasi realisasi SRT yang mencapai 160 unit sekolah aktif atau 97% dari target yang ditetapkan sebesar 165 unit sekolah.
"Program yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan,” ujar Derta.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa mulai tahun depan SRT akan beroperasi di gedung permanen dengan fasilitas lengkap.
“Saat ini di tahun 2025 sifatnya masih rintisan. Nanti di tahun depan kita sudah menggunakan sekolah yang permanen dengan fasilitas yang lebih bagus,” ujar Agus dalam konferensi pers di Solo, Jawa Tengah, Senin (6/10/2025).
Agus menjelaskan, meski ditujukan bagi warga miskin desil 1 dan desil 2, fasilitas SRT nantinya tidak kalah dengan sekolah umum, bahkan akan dilengkapi sarana unggulan untuk menunjang kegiatan belajar.
Selanjutnya: Harga Emas Dunia Hari Ini Nyaris Sentuh US$4.000 per Ons, Ini Pendorongnya
Menarik Dibaca: Rekomendasi Cushion Flawless dari Studio Tropik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
