Reporter: RR Putri Werdiningsih |
JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap permintaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menuntut kenaikan gaji bupati. Menurutnya hal tersebut tidak menjadi masalah selama kenaikan gaji tidak diikuti dengan pembengkakan biaya operasional.
"Kalau gajinya sudah diperbesar jangan kemudian cari yang lain," kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).
Politikus PDI Perjuangan ini pun tak memungkiri bahwa selama ini gaji bupati memang kecil. Bahkan kata dia, biaya operasional untuk kegiatan sehari-hari mereka lebih besar dari gajinya. Pramono lantas mengusulkan agar gaji bupati dinaikkan tetapi biaya operasional yang diturunkan.
"Kalau begitu kan kepala daerah atau pejabat publik tidak mengada-ada untuk biaya operasional seperti biaya seragam dan segala macamnya," urainya.
Tak hanya itu, menurutnya dengan kenaikan gaji sebenarnya ini juga semakin memudahkan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kontrol.
Sebelumnya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menyampaikan permintaan kenaikan gaji untuk bupati dan wali kota. Menanggapi permintaan itu, presiden langsung memerintahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo guna menindaklanjutinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
