DPR Sahkan UU KIA, Ibu Pekerja Bisa Cuti Melahirkan hingga 6 Bulan dan Tetap Digaji

Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Selasa (4/6). 

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU KIA pada Fase 1.000 hari pertama kehidupan dapat disetujui menjadi UU?," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna, Selasa (4/6). 

Para anggota DPR menjawab setuju RUU tersebut dijadikan UU. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyebut, saat pembahasan tingkat 1 RUU KIA pada 25 Maret 2024, 9 fraksi menyetujui RUU ini untuk dibawa ke Rapat Paripurna dan 1 fraksi yakni PKS memberikan catatan untuk melengkapi klausul. 

Baca Juga: Sah, Cuti Melahirkan Bisa 6 Bulan, Ini Perhitungan Gajinya

Menurut Diah, UU ini mengatur hak cuti bagi ibu pekerja yang melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi khusus yang dibuktikan dengan keterangan medis.

Adapun aturan tersebut termuat pada Pasal 4 ayat (3) UU KIA. 

Ibu yang berstatus pekerja yang mengalami keguguran juga memperoleh hak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan medis. 

"Hadirnya undang-undang ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak sehingga sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat kita wujudkan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di DPR, Selasa (5/6). 

Baca Juga: Pengusaha Minta Perluasan Cuti Melahirkan di RUU KIA Dipertimbangkan Lagi

Bintang bilang, ibu yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dan berhak mendapatkan upah penuh selama 3 bulan pertama dan ke-4, serta 75% dari upah untuk bulan ke-5 dan ke-6. 

Selain untuk Ibu, UU turut ini mengatur hak cuti suami mendampingi istri melahirkan sekurang-kurangnya selama 2 hari atau ditambah 3 hari selanjutnya sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja dan mendampingi istri keguguran selama 2 hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

DPR Sahkan RUU KIA, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan

Nasional

DPR Sahkan UU Desa: Jabatan Kades Maksimal 8 Tahun

Nasional

DPR Sahkan Revisi Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional

DPR Sahkan Sembilan Anggota KPPU Terpilih Periode 2023 – 2028

Internasional

Biden Sahkan UU yang Menekan Induk TikTok dan Mendukung Taiwan, China Balik Mengancam

Nasional

Kemenag dan DPR Bahas Rencana Anggaran dan Kerja Prioritas 2025