Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR Chandra Tirta Wijaya menyayangkan harga saham perdana PT Krakatau Steel (KS) yang dianggapnya terlalu murah. Dengan harga saham yang murah itu, dia menilai KS hanya bisa meraup dana yang sangat sedikit.
Catatan saja, pemerintah akan melepas 20% saham KS atau sekitar 3,155 miliar saham dengan harga Rp 850 per saham. Artinya, dana perolehan IPO KS tersebut hanya Rp 2,6 triliun.
Menurut Chandra, dana hasil IPO itu tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan ekspansi bisnis KS. "Sebab, untuk peningkatan kapasitas produksi 1 juta ton, KS membutuhkan dana US$ 1 miliar," ujar Chandra, saat dialog IPO KS di DPR, Senin (1/11).
Dengan demikian, bila IPO benar-benar terjadi, KS hanya bisa menambah kapasitas produksi sekitar 3 juta ton. "Ini sangat kecil," kata Chandra.
Makanya, Chandra mengusulkan KS mencari pinjaman saja ketimbang menerbitkan saham perdana. Selain itu, Chandra juga meminta, pemerintah menyelesaikan konflik yang timbul dalam IPO ini. Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam penentuan harga IPO
Kisruh IPO KS ini berawal dari penetapan harga saham yang terlalu murah. Pemerintah menetapkan harga IPO tersebut hanya Rp 850 per saham. Sebagian kalangan menilai, harga tersebut kemurahan.
Selain itu, ada praktek bagi-bagi saham dalam proses tersebut. Ada dugaan, banyak pejabat yang meminta jatah saham. Indikasi itu muncul setelah banyak investor yang kesulitan mendapatkan penjatahan.
Chandra meminta, sebelum IPO itu berlangsung, pemerintah harus menyelesaikan persoalan itu. Terkait harga IPO, pemerintah harus menjelaskan latar belakang penentuan harga itu secara jelas. "Harus ada transparansi, kenapa harganya sangat rendah," jelas
Sementara, untuk dugaan penjatahan saham, menurutnya harus dibongkar. Sebab, hal itu akan merugikan KS dan citra pasar modal di Indonesia. "Kalau sudah ada penjatahan di pejabat, berarti ada campur tangan pemerintah yang mestinya tidak boleh dilakukan," ujar Chandra.-
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
