Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - Rencana pemerintah mengaktifkan tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2018 mendatang menuai tanggapan positif. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan mendesak pemerintah agar segera mengaktifkan tim BSSN tersebut.
Hal ini dikarenakan kasus berita hoax dan ujaran kebencian makin marak terjadi di dunia maya. Desakan itu semakin menguat setelah terungkapnya sindikat bisnis ujaran kebencian di media sosial yang diduga dilakukan kelompok Saracen.
"BNN mengatakan Indonesia darurat narkoba, MUI mengatakan Indonesia darurat pornografi dan sebagainya. Kita harus menyadari semua kegiatan itu penyebarannya lewat dunia maya. Apalagi yang terakhir soal terorisme dan radikalisme. Maka, saya minta pembentukan tim BSSN ini disegerakan. Koordinasinya dipercepat karena sudah mendesak," kata Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS saat rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin (28/8).
Ia menyoroti berbagai permasalahan seperti terorisme, radikalisme, SARA, hoax dan sebagainya. Juga terkait prostitusi, pornografi, narkoba dan tidak ketinggalan mengenai Saracen.
"Karena permasalahan terkait cyber crime ini sangat mengerikan ditambah masalah Saracen, menurut saya ini mementingkan agar BSSN segera dibentuk," ucapnya.
Hidayat berpendapat, dalam penuntasan kasus Saracen seharusnya aparat penegak hukum bisa lebih adil dengan tidak hanya menindak pihak-pihak yang menyerang pemerintah akan tetapi juga pihak non-pemerintah.
"Jangan kemudian diartikan bahwa Saracen ini adalah satu-satunya dan itu dianggap dalam tanda kutip menyerang pemerintah, karena yang menyerang non pemerintah juga sangat banyak," tuturnya.
Charles Honoris, anggota Komisi I DPR asal Fraksi PDI-P sependapat pembentukan BSSN sudah sangat mendesak, apalagi mendekati tahun politik. Tak hanya jaringan Saracen yang menjual akun untuk kepentingan politik tertentu.
Menurut Charles, di luar sana masih ada jutaan akun serupa yang juga menebarkan kebencian dan isu SARA secara masif. Jika kondisi tersebut tidak segera dihentikan, dikhawatirkan akan makin memperkeruh kondisi politik tanah air.
"Kalau bisa BSSN secepatnya efektif, sebelum memasuki tahun politik di 2018 dan 2019. Kita ingin, para calon kepala daerah bersaing sehat tanpa adanya ujaran kebencian soal SARA dan hoax," ungkapnya di kawasan parlemen, Senin (28/8).
Di samping itu, Charles juga mendorong Kominfo agar lebih gencar sosialisasi kepada masyarakat soal literasi media sosial. Agar tidak serta merta ikut menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, baik langsung maupun tidak langsung.
"Kita minta Kominfo untuk lebih giat lagi menghimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut dan refleks menyebarkan berita hoax maupun ujaran kebencian," tuturnya.
Charles menilai, saat ini tren penyebaran berita hoax maupun ujaran kebencian masih bebas berkeliaran di dunia maya, meskipun ada sedikit penurunan tren. Ia percaya apabila pemerintah lebih tegas menindak kejahatan siber (cyber crime), maka pada 2019, dunia maya bisa kembali dipenuhi hal-hal positif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
