Reporter: RR Putri Werdiningsih |
JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sudah resmi menunda penghapusan Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Juni 2013 nanti. Menanggapi hal tersebut anggota komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta pemerintah menyiapkan formulasi tarif khusus bagi warga miskin.
“Pemerintah harus mencari formulasi yang tepat bagi warga miskin pengguna KRL Ekonomi,” kata Arwani dalam rilisnya, Kamis (28/3).
Menurutnya jika nanti pada akhirnya KRL Ekonomi akan dihapuskan menjadi kereta listrik AC, sebaiknya ada tarif tersendiri bagi warga miskin. Bahkan Arwani juga meminta ongkos yang harus dibayar itu setara dengan taril KRL Ekonomi yaitu pada kisaran Rp 1.500 – Rp 2.000. Ia pun mencontohkan pemberian tarif khusus itu salah satunya bisa dilakukan dengan mekanisme menunjukkan kartu miskin.
“PT KAI dan Kementerian Perhubungan harus segera mengajak duduk bersama para kepala daerah atau pihak terkait yang menjadi titik berangkat kereta yakni Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan terkait data warga miskin,” urainya.
Lanjut Arwani setelah formulasi ini tersusun dengan baik baru PT KAI dapat memulai sosialisasi pelaksanaan di lapangan. Kata dia, selama formulasi tersebut belum siap untuk dilaksanakan di lapangan sebaiknya penghapusan KRL Ekonomi jangan dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
