Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) belum bisa memutuskan postur anggaran secara umum. Sebab, sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai anggaran belanja untuk Penyertaaan Modal Negara (PMN).
Pembahasan PMN masih alot dilakukan di Komisi VI DPR bersama Menteri Keuangan yang menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk segera menyiapkan postur anggaran untuk dibahas dalam rapat Panja, Selasa (21/6).
Hanya saja, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, pemerintah harus bisa menurunkan target defisitnya menjadi 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, dalam RAPBN-P yang diajukan pemerintah defisit anggaran mencapai sebesar 3,48% terhadap PDB.
Menyempitnya defisit ini, diperkirakan datang dari bertambahnya penerimaan negara ditambah rencana pemangkasan anggaran. Said berharap, dengan defisit yang lebih kecil akan membuat APBN-P yang disepakati lebih kredibel.
"Pemerintah harus fokus pada dua hal, kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan priritas," ujar Said, Senin (20/6) di Jakarta.
Terkait arahan Banggar tersebut, Ketua Panja RAPBN-P dari pemerintah Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya akan menyiapkan postur anggaran dengan memasukan defisit sebesar 2,35%. Namun, ia tidak berjanji usulan target defisit sebesar itu bisa diterima.
Suahasil hanya meyakini kemungkinan besar defisit bisa ditekan mengingat ada potensi kenaikan penerimaan negara setelah asumsi harga minyak atau Indonesia Crude Price naik menjadi US$ 40 per barrel.
Selain itu, ditambah ada penyesuaian di sisi belanja. Dampak lainnya dari lebih kecilnya defisit anggaran adalah target pembiayaan.
Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Robert Pakpahan mengatakan, ada pengurangan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto sekitar Rp 16,6 triliun.
Sebelumnya, dalam RAPBN-P target penerbitan SBN netto sebesar Rp 384,98 triliun. dengan pengurangan itu, maka pemerintah dalam enam bulan ke depan hanya akan menerbitkan SBN domestik saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
