kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

DPR minta pemerintah optimalkan keamanan pemudik


Kamis, 11 Juli 2013 / 10:46 WIB
DPR minta pemerintah optimalkan keamanan pemudik
ILUSTRASI. Pentingnya Fungsi Kumis bagi Hewan Kucing


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Anggota Komisi V DPR, Saleh Husin meminta, pemerintah mengoptimalkan mengantisipasi jutaan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Menurutnya, kalangan inilah yang paling mengalami kerawanan sepanjang arus mudik Lebaran.

Saat ditemui Kontan sebelum Sidang Paripurna di Gedung DPR, Kamis (11/7), Saleh menegaskan, bahwa dari tahun ke tahun arus mudik Lebaran selalu memunculkan persoalan. Hal ini sangat wajar mengingat tingginya kepadatan lalu lintas jalanan di sepanjang Pulau Jawa.

Namun Saleh mengakui, kelompok yang paling rawan mengalami kecelakaan sepanjang arus mudik Lebaran adalah para pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Hal itu disebabkan sepeda motor sejak awal didesain untuk menjadi kendaraan jarak dekat dalam kota. "Apabila dipaksakan menempuh jarak sangat jauh akan menjadi berbahaya," kata Saleh.

Karena itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura tersebut, meminta pemerintah agar mengoptimalkan antisipasi tingginya pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Menurutnya, cara pemerintah selama ini sudah tepat. Yaitu, menyediakan angkutan gratis untuk sepeda motor para pemudik dengan kapal laut dan kereta api. "Sehingga, para pemilik sepeda motor tetap mudik dengan menggunakan angkutan umum," kata Saleh.

Saleh berharap, pemerintah bekerja sebaik mungkin untuk mempersiapkan sarana angkutan yang mengangkut sepeda motor milik para pemudik. Apalagi, menurutnya, anggaran Public Service Obligation (PSO) sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. "Tapi, saya lupa angkanya berapa, nanti saya cek dulu," ujar Saleh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×