Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Alie meminta instansi pemerintah kompak dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstay di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan agar penanganan bisa berlangsung optimal.
Menurut Marzuki, penanganan TKI Overstay di Arab Saudi mengalami kekacauan akibat antarkementerian berbeda pendapat dalam implementasinya di lapangan. "Ketika rapat dengan saya, baru ketahuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi maunya begini, Menteri Luar Negeri maunya begitu. Ini yang harus diakhiri," kata Marzuki pada Kontan di Gedung DPR, Senin, (22/7).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut mengkritik sikap pemerintah yang masih terbelah satu sama lain. Menurutnya, tanpa ada kesamaan langkah, penanganan persoalan TKI Overstay di Arab Saudi akan sulit berlangsung optimal. "Dalam situasi seperti ini, koordinasi antar instansi pemerintah harus jalan agar bisa menyelamatkan TKI Overstay kita yang mencapai 100.000 orang di Arab Saudi," jelas Marzuki.
Sayangnya, Marzuki menolak menjelaskan lebih jauh saat ditanya apa pangkal perbedaan pandangan antarinstansi pemerintah tersebut. "Kalau sudah rapat bersama dan menyepakati apa langkah yang dilakukan, jangan diubah tiba-tiba. Kalaupun diubah, berkoordinasilah terlebih dahulu dengan yang lain," ujar dia, singkat.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Arab Saudi melakukan kebijakan pemutihan terhadap TKI Overstay. Kesempatan langka ini langsung direspon dengan antusias oleh beribu-ribu TKI Overstay di Arab Saudi. Akibatnya, pelayanan administrasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah membludak.
Akibat membludaknya antrian TKI Overstay, pelayanan di KJRI Jeddah merasa kewalahan. Kondisi ini berujung meletusnya kerusuhan di KJRI Jeddah pada 9 Juni 2013 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
