kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

DPR minta pemerintah evaluasi hubungan TNI-Polri


Kamis, 07 Maret 2013 / 20:00 WIB
DPR minta pemerintah evaluasi hubungan TNI-Polri
ILUSTRASI. Area?tambang emas Awak Mas di Luwu, Sulawesi Selatan.


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Insiden pembakaran Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi bahan untuk melakukan evaluasi regulasi yang menyangkut kewenangan TNI dan Polri dalam masalah keamanan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, persoalan kewenangan antara dua institusi penegak hukum itu dalam urusan keamanan harus segera diselesaikan.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santosa mengatakan, DPR dan pemerintah akan mengevalusi kembali berbagai produk perundang-undangan maupun peraturan dibawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya untuk mensinkronkan kedua alat keamanan itu. Priyo mengatakan, DPR akan segera meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto untuk segera menata ulang hubungan kedua institusi tersebut.

Ia mengharap setelah adanya kejelasan tersebut, upaya mewaujudkan TNI bisa kembali ke barak dan fokus pada pertahamam serta Polri fokus pada sektor pengamanan. "Silahkan Presiden tugaskan Menkopolhukam untuk mengambil langkah tercepat," imbuhnya.

Menurutnya, sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas anggaran dua penegak hukum, DPR dengan tegas meminta kedua belah pihak untuk meredam diri. Kalau hal tersebut tidak segera dilakukan, Priyo melihat biaya yang harus ditanggung akibat ada bentrok aparat kedua institusi akan semakin besar.

Sementara itu, ia sendiri mengaku sudah memberikan persetujuan agar Komisi I yang membidangi pertahanan dan Komisi III yang membidangi hukum untuk melakukan sidak ke OKU. Politikus Partai Golkar itui juga berencana menggelar rapat gabungan antara DPR dengan kedua belah pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×