kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.541.000   10.000   0,40%
  • USD/IDR 18.174   21,00   0,12%
  • IDX 4.904   -192,54   -3,78%
  • KOMPAS100 629   -27,90   -4,25%
  • LQ45 497   -20,62   -3,98%
  • ISSI 164   -6,52   -3,83%
  • IDX30 280   -11,04   -3,79%
  • IDXHIDIV20 378   -13,42   -3,43%
  • IDX80 73   -3,14   -4,14%
  • IDXV30 105   -3,49   -3,20%
  • IDXQ30 94   -3,48   -3,57%

DPR ingin beri masukan kepada KPK


Senin, 16 Maret 2015 / 12:18 WIB
ILUSTRASI. Reksadana Pasar Uang Catatkan Kinerja Paling Unggul Sepanjang September 2023


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menemui pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3). Pertemuan itu akan dimanfaatkan oleh pimpinan DPR untuk mendengar dan memberikan masukan kepada pimpinan KPK mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Awalnya terjadwal pukul 10.00 WIB, tetapi diundur jadi pukul 11.00 WIB," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung Parlemen.

Fahri mengatakan, salah satu hal yang akan ia sampaikan kepada pimpinan KPK adalah permintaan agar semua tudingan mengenai adanya kriminalisasi dan pelemahan KPK dihentikan. Ia yakin, tudingan itu akan hilang ketika pimpinan KPK mau dan berani melihat akar permasalahan dalam usaha memberantas korupsi.

"Enggak bisa masalah ini dilihat kasus per kasus, sudah seharusnya KPK berani melihat akar masalahnya. Kalau begitu, maka yang selama ini disebut kriminalisasi, benturan antar-kelembagaan enggak akan terjadi lagi," ujar Fahri.

Politisi PKS itu menyebutkan, kesalahan utama KPK adalah karena tidak memahami filosofi lahirnya KPK secara kelembagaan. Fahri menyebut KPK lahir karena lembaga penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan dianggap belum efektif menangani kasus-kasus korupsi.

Kehadiran KPK, kata Fahri, adalah untuk memperkuat Polri serta kejaksaan dalam memberantas korupsi. Fahri tidak sependapat jika kemudian KPK ingin tampil superior tanpa melakukan penguatan usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri dan kejaksaan.

"KPK lahir karena pemberantasan korupsi belum efektif. Lalu, siapa yang disebut pemberantas korupsi yang belum efektif, polisi dan kejaksaan, itu utamanya," ucap Fahri. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×