DPR Hanya Menyetujui Bantalan Fiskal Rp 3,3 Triliun

Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Bantalan fiskal dalam RAPBN 2010, tampaknya, hanya akan mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta.

Menurut Paskah, angka itu muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui bantalan fiskal tersebut sebesar Rp 3,3 triliun dalam RAPBN 2010. “Bantalan fiskal yang disetujui DPR Rp 3,3 triliun. Namun, pemerintah tetap meminta Rp 6 triliun,” kata Paskah di Jakarta (11/9).

Paskah menambahkan, bantalan fiskal sebesar itu akan menjadi penyelamat APBN jika terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia. Hal itu, terutama jika harga minyak lebih besar dari ketetapan ICP sebesar US$ 65 per barrel pada tahun depan.

Karena itu, lanjut Paskah, pemerintah tetap berkeinginan memasukkan sejumlah pasal untuk mendukung besaran bantalan fiskal yang diminta pemerintah. Misalnya, dengan memasukkan pasal 23 UU APBN 2009, dimana pemerintah dapat melakukan langkah-langkah termasuk menggeser anggaran dalam APBN 2009 untuk menangani krisis. “Kita maunya menggunakan pasal itu, tapi tidak tahu dengan DPR,” kata Paskah.

Menurutnya, pembahasan substansi dari UU APBN 2010 baru bisa dilakukan pemerintah dengan DPR pada pekan depan. Dengan begitu, keberadaan pasal 23 masih belum bisa di finalisasi. Saat ini antara pemerintah dan DPR, baru dalam tahap menetapkan beberapa asumsi makro dan pembicaraan belanja kementrian dan lembaga (K/L).

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz mengatakan, usulan pemerintah memang perlu diperhatikan. Sebenarnya, kata Harry, pemerintah telah mengusulkan adanya tambahan dana resiko fiskal dalam APBN 2010 menjadi sekitar Rp 7-8 triliun. "Tapi, itu belum final. Kami masih menghitung berapa sesungguhnya kebutuhannya, terutama terkait kenaikan harga minyak," kata Harry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News