Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Porsi alokasi anggaran Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 menuai protes. DPR menganggap alokasi anggaran Kementerian Keuangan terlalu besar.
Dalam RAPBN 2011, Kementerian Keuangan mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp 16,5 triliun. Anggota DPR Agung Rai Wijaya menilai nilai tersebut terlalu besa sebagai kementerian yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Memang, dari berbagai kementrian dan lembaga pemerintah yang mendapat alokasi anggaran besar lebih dari Rp 10 triliun hanya Kementerian Keuangan saja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara kementerian lain yang bersentuhan dengan masyarakat yakni Kementerian Kesehatan Rp 26,2 triliun, Kementerian Pertanian Rp 16,8 triliun dan Kementerian Dalam Negeri Rp 13,3 triliun.
Karena itu, DPR akan mengevaluasi anggaran Kementerian Keuangan itu. Sebab, Rai menilai penyerapan anggaran Kementerian Keuangan pada semester pertama lalu sangat rendah. Dari alokasi anggaran Rp 15,37 triliun, baru terserap 32,75% atau Rp 5,03 triliun. "Padahal, pemerintah sudah berjanji akan memberi punishment bagi kementerian dan lembaga negara yang tidak optimal menggunakan anggaran," tambah Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.
Makanya, Harry bilang, bila pemerintah konsisten dengan program reward and punishment, mestinya Kementerian Keuangan tidak mendapat alokasi anggaran yang besar. "Lebih baik, anggarannya dikurangi kemudian disalurkan untuk pembangunan infrastruktur," tambah Harry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
