Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Perwakilan masyarakat sekitar wilayah kerja PT Freeport Indonesia mengadu ke Komisi IX DPR. Mereka berharap DPR segera mendesak presiden meredam teror di sekitar wilayah kerja Freeport.
Salah seorang anggota perwakilan masyarakat, Solihin mengatakan, persoalan di Freeport belum tuntas kendati banyak yang mengangkat masalahnya di permukaan. Dia mengatakan, hingga saat ini kawasan tambang emas di Papua itu masih mencekam.
Menurutnya, masyarakat belum bisa bekerja secara tenang karena adanya teror dan serangkaian penembakan. "Kami ingin DPR membantu kami untuk mengatasi masalah ini," katanya, Selasa (25/10).
Solihin mengaku telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selain itu, mereka juga akan mengadu ke Komisi I DPR, Komisi VII DPR dan Komisi III DPR.
Mereka juga akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Panglima TNI serta Mabes Polri. "Namun kami belum dapat akses untuk ke istana," paparnya.
Dalam pertemuan itu, warga masyarakat ini menyampaikan tiga pernyataan sikap. Pertama, menyesalkan tindakan teror dan penembakan yang terjadi karena merampas hak atas kehidupan dan kebebasan masyarakat.
Kedua, menuntut pemerintah dilakukan tindakan yang nyata, tegas dan adil untuk melindungi warga yang berada di wilayah kerja Freeport agar terbebas dari rasa takut dan teror. Terakhi, menuntut pengungkapan kasus seutuhnya atas tindakan teror yang terjadi dan menangkap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
