Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Politisi Senayan belum merestui rencana pemerintah menyuntik modal lima perusahaan plat merah. Sebab, suntikan modal pemerintah lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) ke masing-masing perusahaan lebih dari Rp 1 triliun.
Satu-satunya yang mungkin disetujui adalah penyertaan modal ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp 2 triliun. Sebab, penyertaan modal itu merupakan amanat undang-undang APBN Perubahan 2010.
Sedang yang lainnya, DPR masih belum memberikan keputusan. "Nilai PNM ini cukup besar sehingga tidak mungkin hanya dibahas satu hari saja," kata Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan saat rapat kerja, Rabu (25/8).
Yang membuat DPR ragu karena belum paham maksud dan tujuan PMN tersebut sebab baru hari ini menerima proposal tersebut. "Ini membutuhkan pendalaman," kata Memed Sosiawan, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS.
Bahkan,anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan penyuntikan modal bagi PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) membutuhkan forum khusus. Dia beralasan kedua perusahaan tersebut membutuhkan perhatian khusus. "Ini terkait pembangunan dan penjaminan infrastruktur yang selama ini jadi masalah," kata Nusron.
Catatan saja, pemerintah sedang meminta persetujuan DPR untuk menambah modal lima BUMN. Kelima BUMN itu yakni Lembaga Pembiayaan Ekpor Indonesia (LPEI) senilai Rp 2 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1 triliun, PT Asuransi Kredit Indonesia dan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Rp 1,8 triliun dan PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
