Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai memberlakukan absensi elektronik dengan menggunakan finger print, untuk menggantikan absensi model lama yaitu tanda tangan. Absen model lama sering disalahgunakan, karena para anggota wakil rakyat ini sering melakukan penitipan penandatanganan absen melalui para stafnya.
Model absensi finger print ini mulai diterapkan untuk absensi sidang Paripurna anggota DPR RI yang berlangsung pada Selasa (2/10). Setidaknya terdapat 14 unit finger print dan satu hands key yang disediakan untuk mengakomodir 560 anggota DPR RI. Total biaya yang dikeluarkan untuk alat absensi elektronik ini mencapai Rp 279 juta.
Menurut Bagian Gedung dan Pertamanan DPR Sumbodo, semua finger print dan satu unit hands key mulai digunakan untuk memasukan data sidik jari para anggota dewan. "Ini untuk perekaman atau input data sidik jari. Jadi absennya belum. Setelah semuanya diinput akan disingkronisasi," ungkap Sumbodo diruang sidang Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10)
Penempatan ke 14 unit finger print itu diletakan di semua pintu masuk ruang sidang Paripurna DPR RI. Dengan total 15 unit termasuk hands key, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 279 juta. Meski menelan biaya hingga ratusan juta itu, Sumbodo mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan penggunaan finger print di ruang Sidang Paripurna ini.
"Tujuannya saya kurang tahu pasti, kami hanya memasang saja," imbuh Sumbodo.
Sumbodo menerangkan, untuk hands key berbeda dengan finger print. Alat ini digunakan untuk merekam 5 sidik jari sekaligus. "Perekeman tangan atau perekaman lima jari jadi kalau finger print tidak berhasil maka menggunakan ini. Tapi ini untuk cadangan saja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
