Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
LaNyalla juga mendukung penetapan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia. "Hanya saja saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak," tandas LaNyalla di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Sebab, bagi mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas untuk tetap dapat bertahan hidup di kota.
Baca Juga: Mahfud MD tanggapi wacana penolakan Perpu No 1/2020 oleh DPR dan gugatan MK
"Ini menyangkut kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok," urainya.
Anggota DPD asal Jawa Timur ini menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat. Ia meyakini, larangan ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga.
Baca Juga: DKI Jakarta perpanjang PSBB, yuk siapkan masker pelindung corona sesuai kebutuhan
Apalagi di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan. "Sehingga Lebaran di kampung pun tidak akan di isi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi virus corona Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi," katanya.
Baca Juga: Buruh dan akademisi satu kata menolak RUU Cipta Kerja, dan pembahasan di DPR distop
Dengan kebijakan larangan mudik, LaNyalla meminta pemerintah gencar menyosialisasikan keputusan tersebut. Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi, serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
