kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.443.000   4.000   0,28%
  • USD/IDR 15.405   0,00   0,00%
  • IDX 7.812   13,98   0,18%
  • KOMPAS100 1.184   -0,59   -0,05%
  • LQ45 959   0,88   0,09%
  • ISSI 227   0,13   0,06%
  • IDX30 489   0,88   0,18%
  • IDXHIDIV20 590   1,24   0,21%
  • IDX80 134   -0,05   -0,04%
  • IDXV30 139   -1,25   -0,90%
  • IDXQ30 163   0,24   0,15%

Dorong Pemerataan Pendapatan, Airlanggga Beberkan Strategi Pemerintah


Rabu, 24 Juli 2024 / 16:03 WIB
Dorong Pemerataan Pendapatan, Airlanggga Beberkan Strategi Pemerintah
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (kedua kanan) dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi (kanan) menyampaikan keterangan pers usai rapat kerja di Gedung BP Batam, Kepulauan Riau, Jumat (12/7/2024). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City terutama untuk ketersediaan anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah (relokasi), infrastruktur dan juga rencana investasi ke depannya. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nym.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi agar pendapatan per kapita di seluruh wilayah Indonesia merata. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) mencatat, dari 38 provinsi, hanya Jakarta dan Kalimantan Timur yang sudah berstatus high income economy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi agar perekonomian di semua wilayah merata. Salah satunya dengan mengembangkan sektor ekonomi di setiap daerah terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: PDB Belum Merata, Hanya Jakarta dan Kaltim yang Berstatus Berpendapatan Tinggi

“Kemudian juga sektor jasa yang harus didorong untuk pemerataan ekonomi di semua wilayah Indonesia,” tutur Airlangga kepada awak media, Rabu (14/7).

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, Provinsi DKI Jakarta berstatus high income economy dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 340,4 juta per tahun. Sedangkan Kalimantan Timur pendapatan per kapita mencapai US$ 14.000 atau Rp 227,1 per tahun.

Kemudian sebanyak 12 Provinsi yakni Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi tengah, Papua Barat, Papua Tengah, jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu 23 provinsi lainnya berstatus lower middle income economy, di antaranya Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, bali, papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Baca Juga: Insentif Fiskal Dinilai Penting untuk Mendongkrak Pasar Mobil

Kemudian, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi  Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa tenggara Timur. Terakhir, hanya Papua Pegunungan yang berstatus low income economy.

“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatra Selatan, itu harus kita ratakan pertumbuhannya,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management Principles (SCMP) Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2024)

[X]
×