kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.303.000   7.000   0,30%
  • USD/IDR 16.584   -33,00   -0,20%
  • IDX 8.251   84,91   1,04%
  • KOMPAS100 1.131   14,37   1,29%
  • LQ45 800   15,27   1,95%
  • ISSI 291   1,34   0,46%
  • IDX30 418   7,16   1,74%
  • IDXHIDIV20 473   8,42   1,81%
  • IDX80 125   1,66   1,35%
  • IDXV30 134   1,28   0,97%
  • IDXQ30 131   2,43   1,89%

Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IGCN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor


Kamis, 09 Oktober 2025 / 22:48 WIB
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IGCN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
ILUSTRASI. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno memberikan sambutan pada UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) 2025 di UNIKA Atma Jaya, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah bisnis serta mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa.


Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Salah satu upayanya melalui Annual Members Gathering 2025.

Ajang tersebut mempertemukan pemimpin bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk merefleksikan capaian bersama, memperkuat komitmen terhadap Ten Principles UN Global Compact, mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi — serta mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Rektor UNIKA Atma Jaya sekaligus Anggota Dewan Penasihat IGCN, Yuda Turana, menekankan peran strategis akademisi dalam menanamkan nilai keberlanjutan di dunia pendidikan. 

“Membangun masa depan berkelanjutan harus dimulai dari pembentukan karakter dan kesadaran generasi muda, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat agar ilmu pengetahuan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata.,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Baca Juga: Lewat SDG Indonesia One, Pemerintah Himpun Pendanaan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Presiden IGCN Y.W. Junardy menambahkan, 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan menanamkan nilai kemanusiaan dalam praktik bisnis. Tahun 2025 bukan sekadar penanda sejarah, tetapi panggilan untuk bergerak bersama. 

“Dunia usaha, pemerintah, dan PBB memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa bisnis harus tumbuh seraya memberi dampak nyata bagi manusia dan alam.

Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menilai bahwa keberlanjutan merupakan kunci bagi masa depan Indonesia. 

Ia menekankan, delapan dekade perjalanan bangsa menjadi momen refleksi sekaligus proyeksi arah pembangunan ke depan. Di tengah tantangan global, Indonesia disebut telah memilih jalur pembangunan berkelanjutan dengan SDGs sebagai kompasnya, sementara green economy dan circular economy menjadi mesin penggeraknya. 

Namun, menurutnya, kompas dan mesin tersebut hanya akan bermakna bila dijalankan bersama oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemitraan dengan UN Global Compact Network Indonesia dianggap sebagai bukti bahwa keberhasilan bisnis dan kemajuan bangsa dapat saling menguatkan—sebuah langkah menuju Indonesia Emas 2045 yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Baca Juga: Huayou Gandeng UN Global Compact Luncurkan Jaringan Aksi SDGs China-Indonesia

Senada dengan itu, UN Resident Coordinator in Indonesia Gita Sabharwal menyoroti pentingnya solidaritas global dan kemitraan publik–swasta dalam mempercepat transformasi keberlanjutan. Ia menilai bahwa waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu; kini diperlukan langkah berani dan investasi bijak agar keberlanjutan menjadi keunggulan strategis bagi sektor swasta Indonesia. 

PBB, katanya, berkomitmen mendukung IGCN melalui berbagai inisiatif pembiayaan inovatif seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk, guna memperkuat investasi berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pembangunan nasional tetapi juga meningkatkan kinerja bisnis.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa isu perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari aspek pembiayaan. Ia menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dan investasi berkelanjutan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Pemerintah, ujarnya, telah melakukan asesmen atas kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim yang diperkirakan mencapai US$28 miliar atau sekitar Rp3.500 triliun. Dari jumlah itu, hanya sekitar 15% yang dapat ditanggung oleh APBN.

Selanjutnya: UEFA Tutup Pintu untuk Super League, Format Liga Champions Aman

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (10/10), Provinsi Ini Alami Hujan Sangat Lebat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×