kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Dorong Ekonomi Tumbuh 5,6%, Pemerintah Perkuat Daya Saing Ritel dan Produk Lokal


Rabu, 11 November 2026 / 15:59 WIB
Dorong Ekonomi Tumbuh 5,6%, Pemerintah Perkuat Daya Saing Ritel dan Produk Lokal
ILUSTRASI. Untuk mengejar tarket pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% di 2026, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak dilakukan (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan, untuk mengejar tarket pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% di 2026, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak dilakukan.

Adapun sektor ritel dianggap memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memperluas akses pasar produk dalam negeri, serta menjaga kelancaran distribusi barang kepada masyarakat. Di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi perdagangan, sektor ritel dituntut semakin adaptif dalam meningkatkan efisiensi usaha sekaligus menjaga kualitas produk yang dipasarkan.

Penguatan kemitraan antara pelaku usaha ritel dan UMKM juga menjadi hal yang penting untuk memperluas penyerapan produk lokal dan meningkatkan daya saing pasar domestik.

“Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai,” tutur Airlangga dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Prabowo Klaim Sejumlah Wilayah Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatra Pulih 100%

Airlangga menjelaskan, perkembangan sektor ritel turut didukung oleh kondisi keyakinan konsumen dan aktivitas perdagangan yang tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2026 tetap berada pada level optimis sebesar 119,9, sementara Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4% (yoy) menjadi 221,3.

Dari sisi produksi, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0, sekaligus menjadi level tertinggi sejak Maret 2024. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran positif mengenai kondisi konsumen, aktivitas penjualan ritel, serta perkembangan produksi manufaktur yang mendukung ketersediaan produk di pasar.

Lebih lanjut, digitalisasi sistem pembayaran turut membuka peluang bagi pelaku usaha ritel untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi. Salah satunya melalui pemanfaatan QRIS yang terus berkembang.

Pada Semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Saat ini, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam mendukung aktivitas perdagangan, termasuk bagi UMKM.

Selain mendorong penguatan dari sisi pelaku usaha, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat  agar aktivitas konsumsi dan perdagangan tetap terpelihara.

Pada Triwulan IV-2026, Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja.

Baca Juga: Maruarar Sirait Bantah Isu Bakal Gantikan Gibran Jadi Wakil Presiden

Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah juga menyediakan insentif dan diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp883 miliar yang menyasar bagi 6,6 juta penumpang.

Selanjutnya, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp 10 juta per bulan.

Selain itu, Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan produktif melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.

Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga semakin mampu memasuki pasar ritel modern.

“Saya mengajak seluruh anggota APRINDO dan para pelaku usaha ritel untuk terus memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok berbasis digitalisasi yang efisien,” pungkas Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×