Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) merasa tidak dianggap oleh Jakarta International School (JIS).
Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi mengatakan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2014), pihaknya mendapat perlakukan tidak mengenakkan sejak sebelum ada kasus kejahatan seksual terhadap siswa TK JIS.
"JIS ini kelihatannya mengentengkan Kemendikbud ya. Ini sudah ke berapa kali. Pertama, kita (Ditjen PAUDNI) pernah kirim surat (soal perizinan), mereka (JIS) bilang lagi sibuk dan dijanjikan sebulan lagi. Lalu pernah kita panggil, mereka tidak penuhi undangan. Kita pernah berikan edaran untuk melakukan evaluasi dan akreditasi, mereka tidak lakukan. Lalu yang terakhir tim yang kita kirim untuk pendekatan kemarin tidak boleh masuk, alasannya ada meeting. Itu kita cuma diterima di depan (gerbang)," kata Lydia.
Lydia melanjutkan, JIS harusnya menyadari bahwa sekolah mereka bukanlah sekolah diplomatik, melainkan sekolah internasional, dengan kata lain juga dapat disamakan dengan sekolah swasta lainnya di Indonesia.
"Sebagai sekolah internasional, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi JIS, seperti 30 persen pendidik harus orang Indonesia, 50 persen siswa harus orang Indonesia, dan 80 persen tenaga kependidikan harus orang Indonesia," kata Lydia.
Sementara itu, tambah Lydia, sekolah diplomatik adalah sekolah yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan negara lain, misal Inggris. Kurikulum dan sebagainya pun disesuaikan dengan pendidikan di Inggris.
Selain itu, sekolah diplomatik tidak menerima siswa WNI."Tidak ikut akreditasi, tidak ikut UN," kata Lydia memberikan contoh regulasi pendidikan Indonesia yang dilanggar JIS sebagai sekolah internasional.
Sebelumnya diberitakan, Lydia menyatakan, TK Jakarta International School (JIS) ditutup sementara. Siswa sementara diliburkan.
"Penutupan sementara bagi JIS untuk memberi kesempatan kepada pihak sekolah memenuhi persyaratan perizinan dan membenahi agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan RI yang berlaku," kata Lydia kepada Kompas, Jumat (18/4/2014). (Laila Rahmawati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
