/2025/11/21/1760114561.jpg "Digitalisasi dan Reformasi Regulasi Jadi Penentu Daya Tarik Investasi 2026")
Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memasuki 2026 dengan peluang pertumbuhan yang masih terbuka, tetapi dibayangi risiko global yang makin kompleks. Di tengah kondisi tersebut, efisiensi ekonomi menjadi faktor kunci untuk menjaga momentum.
Stabilitas politik, bonus demografi, dan agenda strategis pemerintah dinilai sebagai modal utama. Namun, tanpa pembenahan struktural, potensi itu berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.
Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5%. Ia menyebut angka tersebut dapat meningkat jika pemerintah serius memperbaiki efisiensi dan iklim usaha.
Baca Juga: Danantara Diproyeksikan Jadi Motor Investasi 2026, Kepastian Kebijakan Jadi Penentu
“Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan efisiensi,” jelasnya dalam acara Prasasti Luncheon Talk 2026 akhir pekan lalu.
Salah satu penghambat efisiensi adalah kompleksitas regulasi. Indonesia tercatat memiliki sekitar 67.000 aturan, mulai dari undang-undang hingga regulasi teknis, yang dinilai menciptakan ketidakpastian hukum.
Di sisi lain, digitalisasi dinilai menjadi instrumen penting untuk menekan biaya modal. Riset Prasasti 2025 menunjukkan digitalisasi mampu menurunkan ICOR Indonesia dari 6,5 menjadi 4,3.
Research Director Prasasti Gundy Cahyadi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan empat riset utama dalam enam bulan terakhir. Fokusnya meliputi ekonomi digital, sistem administrasi kepresidenan, kawasan ekonomi khusus, dan sistem perpajakan
Baca Juga: WEF Ingatkan Risiko Pengangguran Jadi Ancaman Utama Ekonomi Indonesia 2026–2028
Ia menjelaskan, riset ekonomi digital diarahkan untuk memperkuat perencanaan pembangunan bersama Bappenas. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.
Sementara itu, kajian di dua kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah menunjukkan potensi penciptaan lapangan kerja baru. Riset tersebut juga menggarisbawahi pentingnya insentif fiskal yang tepat sasaran.
“Tanpa perbaikan struktural berbasis riset, peluang pertumbuhan bisa tergerus oleh inefisiensi. Digitalisasi, reformasi regulasi, dan perbaikan sistem pajak menjadi agenda yang saling terkait,” jelas Gundy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
