Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir memberikan keterangan dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).
Dalam sidang tersebut, mereka kompak menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak berkaitan dengan Pemilu 2024.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Jumat (5/4), keempat menteri Jokowi itu dimintai keterangan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Tak Ada Arahan Khusus dari Jokowi untuk Sidang PHPU
Dalam membuka rangkaian pemberian keterangan oleh empat menteri di sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pemberian bansos telah dilakukan sejalan sesuai regulasi dan telah direncanakan sejak awal pemerintahan Jokowi.
Hal itu dilakukan guna mencegah peningkatan kemiskinan sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem yang ditargetkan dapat mencapai 0% pada 2024.
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu," jelas Muhadjir dalam keterangannya, Jumat (5/4).
Pada saat yang sama, ia juga memastikan pelaksanaan program penyaluran bansos tersebut telah direncanakan sejak awal dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan angka kemiskinan.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino. Sebab, El Nino berdampak padat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal.
Alhasil, harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.
“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.
Kemudian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menegaskan tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir (2019-2024), kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.
Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga telah ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 dan APBN telah disusun sejak awal 2023.
Di mana, pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Sedangkan realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Dihadapan MK, Airlangga Beberkan 7 Fakta Pemberian Perlinsos 2024 yang Tuai Kritikan
Sementara itu, Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.
Perinciannya sebesar 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.
Adapun, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos.
"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87,27 triliun menjadi Rp79,21 triliun," kata Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
