Reporter: Dani Prasetya | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Perdebatan mengenai perlunya Sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) terus saja bergulir. DPR bahkan sudah buka mulut untuk segera membatalkan pemesanan pesawat tanpa sertidikat FAA. Tapi pengamat penerbangan menyebutkan hanya untuk kemudahan perdagangan dan asuransi pesawat. Sertifikat itu dianggap sebagai nilai jual tinggi bagi negara yang menganut standar FAA.
"Sertifikat kelayakan terbang itu sebenarnya dikeluarkan oleh negara produsen. Kalau ada yang mensyaratkan sertifikat FAA, itu karena mereka menganut standar FAA. Sebenarnya, sertifikat itu hanya untuk mempermudah perdagangan dan asuransi pesawat. Jadi tanpa sertifikat itu bukan berarti pesawat tidak layak terbang," ungkap pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, Senin (9/5).
Sertifikat FAA itu diterbitkan dengan rekomendasi data-data dari negara produsen pesawat. Sehingga, jika negara produsen tidak merekomendasikan penerbitan sertifikat dari FAA maka pesawat itu hanya akan mengantongi sertifikat kelayakan terbang dari negara produsen saja.
Misalkan, Rusia berniat menjual pesawat buatannya ke negara-negara di Amerika Utara dan Eropa. Apabila Rusia sebelumnya tidak mengajukan data-data pada FAA maka setiap pesawat yang dibuatnya tidak akan mendapat sertifikat internasional itu. Imbasnya, Rusia tidak dapat menjual pesawatnya karena kedua benua itu menganut standar penerbangan dari FAA.
"Tapi harus diingat tanpa sertifikat itu bukan berarti pesawat buatan Rusia jelek, Rusia hanya tidak bisa menjualnya ke negara penganut standar FAA karena tidak adanya sertifikat FAA," jelasnya. Untuk diketahui, DPR mendesak agar pemerintah membatalkan pemesanan dua pesawat jenis MA60 dan mengembalikan 12 pesawat sejenis yang tidak mengantongi sertifikat dari FAA. Satu pesawat jatuh di Papua beberapa hari lalu.
"Pemerintah harus punya sikap. Pesawat jenis ini tidak punya sertifikat FAA. KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) harus menyelidiki secara menyeluruh, jika secara teknis tidak laik terbang 13 pesawat minus satu yang jatuh kemarin harus dikembalikan dan dua yang sedang dipesan itu batalkan saja," ungkap Ahmad Muzani Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Senin (9/5).
Seperti diketahui, pemerintah memesan 15 pesawat jenis MA60 dari China untuk digunakan pada operasional Merpati Airlines sebagai armada baru penerbangan komuter. Sebanyak 13 unit telah datang dan dioperasikan pada rute di Sumatera, NTT, dan Papua. Setelah satu unit jatuh di Papua, pemerintah tetap menanti kedatangan dua unit yang telah dipesan. Jenis itu belum banyak digunakan di dunia, bahkan Indonesia menjadi pengguna terbanyak di dunia.
Padahal, jenis itu belum mengantongi sertifikat keselamatan dari lembaga penerbangan internasional. "Anehnya kita sudah punya pesawat CN-235 yang punya sertifikat dari FAA, dengan jenis yang sama dengan MA60 yang tidak punya sertifikat, tapi kita pesan lagi MA60 ini," tutur dia.
Oleh karena itu, DPR mendesak KNKT melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pesawat dari Xian itu. Apabila ternyata pesawat secara teknis tidak laik terbang maka sebaiknya pemerintah segera mengembalikan pesawat yang telah datang dan membatalkan kedatangan pesawat tersisa yang sudah dipesan. Selain itu, meminta BPK menyelidiki harga total dari pembelian pesawat buatan Xian Aircraft itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
