Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah masih tarik ulur mengenai pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola dana iuran ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikabarkan menolak draf pembentukan BLU CPO Fund hasil penyusunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kabar yang beredar, JK belum setuju dengan struktur BLU dan pihak-pihak yang akan duduk di dalamnya.
Namun, Staf Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, enggan menanggapi kabar ini. Sofjan memastikan pembentukan BLU masih perlu pembahasan lebih lanjut di kementerian. Menurutnya, rancangan pembentukan BLU harus disusun lebih baik supaya benar-benar berdampak positif. Apalagi, lembaga ini nantinya akan mengelola dana yang tidak sedikit dari hasil pungutan ekspor CPO.
"Nanti, dalam waktu dekat akan dibahas kembali bersama Wapres," ujar Sofjan, Selasa (12/5).
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengakui akan mengkaji lebih dalam lagi rancangan pembentukan BLU. Namun Sofyan Djalil membantah terjadi ketidakcocokan dengan keinginan Jusuf Kalla seputar nama-nama yang diajukan untuk mengisi lembaga baru tersebut.
Menurutnya, dalam perbaikan ini hanya diminta untuk untuk mendengar opini dari pihak lain, alias second opinion. Meski demikian, Sofyan masih merahasiakan nama-nama yang akan mengisi jabatan di BLU. Pastinya, lembaga baru ini akan berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) .
Lalu, pejabat pengelola akan berasal dari kalangan pemerintah dan non pemerintahan. Rencananya, di dalam BLU ini akan ada enam dewan pengawas yang berasal dari kementerian-kementerian terkait. Kementerian tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Perekonomian.
Serta akan ada tiga orang dewan pengawas dari kalangan Industri. Tiga asosiasi yang bakal terlibat di BLU ini, yakni Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Gabungan Pengusaha Sawit Perkebunan Indonesia (GPPI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).
Namun asosiasi pengusaha sawit mengaku belum diberitahu mengenai posisi dewan pengawas. Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia berharap keberadaan perwakilan Industri bisa membuat lembaga ini menguntungkan pengusaha.
Pengusaha perlu memastikan dana hasil pungutan CPO ini bisa benar-benar mendorong pertumbuhan industri sawit. Selain itu, program hilirisasi CPO juga bisa berjalan sesuai rencana.
Sebelumnya, Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gapki juga menyatakan belum pernah mendapat informasi secara detail soal pembentukan BLU CPO Fund dari pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
